Sejumlah Organisasi Deklarasikan Gerakan Ayo Banten Pantau Pilkada 2017

Antikorupsi.org, Jakarta, 8 November 2016 – Sejumlah individu yang tergabung dalam gerakan Ayo Banten mendeklarasikan untuk memantau pelaksanaan Pilkada Banten 2017, pada Minggu, 6 November 2016 di Serang, Banten. Pemantauan akan dilakukan di delapan daerah di Provinsi Banten.

Delapan daerah tersebut yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Dalam pesan yang diterima antikorupsi.org, Ayo Banten berniat untuk menjaga integritas dalam Pilkada. Hal itu disebabkan kecurangan kerap muncul dalam penyelenggaraan kontestasi tersebut.

“Hal yang membuat Pilkada Banten 2017 perlu mendapat perhatian khusus adalah tingginya potensi terjadinya kecurangan tersebut,” tulis anggota Ayo Banten, Virgo Sulianto.

Ayo Banten juga memaparkan bentuk kecurangan yang seringkali muncul dalam penyelenggaraan Pilkada. Bentuk-bentuk tersebut meliputi politik uang, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, penyalahgunaan fasilitas, jabatan, dan sumber daya negara/pemerintah, tidak netralnya penyelenggara pilkada, dan pelanggaran-pelanggaran lain berkaitan dengan pendanaan kampanye.

Hal-hal tersebut menurut Ayo Banten merupakan persoalan berulang. Kecurangan juga ditemukan pada tahapan lainnya dalam masa Pilkada seperti hari tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

“Potensi kerawanan dan kecurangan Pilkada Banten 2017 patut dimaknai sebagai masalah serius.”

Ayo Banten lalu menghimbau agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Banten 2017. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada.

Selain melakukan pemantauan, Ayo Banten juga akan aktif melakukan sosialisasi terhadap proses Pilkada Banten 2017. Adapun pendaftaran sebagai pemantau telah dilakukan sejak 28 Oktober 2016 lalu.

Gerakan Ayo Banten diinisiasi oleh beberapa elemen masyarakat, diantaranya TRUTH Tangerang Selatan, Madrasah Antikorupsi UMT, Koalisi Guru Banten (KGB), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

(Egi)

Counter:
8

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...