SBY Harus Copot Marzuki Alie

Pernyataan Pers Malang Corruption Watch (MCW) dan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Demi menjaga nama baik Partai Demokrat dimata publik, maka SBY sebagai dewan pembina sebaiknya mencopot (recall) kader Demokrat, Marzuki Alie sebagai Ketua DPR.

Ada beberapa alasan:

  1. Tindakan Marzuki Alie tetap melanjutkan pembangunan gedung DPR senilai Rp 1,138 triliun telah mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan anggaran negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan penundaan hingga pembatalan pembangunan gedung baru di lingkungan pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah jika memang sangat tidak diperlukan. Kondisi ini dapat dibaca publik sebagai tidak solidnya atau ketidakharmonisan di tubuh Partai Demokrat.
  2. Marzuki Alie sudah berulang kali membuat pernyataan yang melukai perasaan rakyat, Terakhir pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie: ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu” .
  3. Marzuki Alie juga dinilai tidak cakap, bertindak otoriter dan diskrimintatif  dalam memimpin dewan. Marzuki bahkan dituding seringkali tidak berkoordinasi dengan unsur pimpinan dewan lainnya menyangkut suatu sikap atau tindakan yang mengatasnamakan DPR secara kelembagaan. Tindakan Marzuki tersebut pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR, oleh Koalisi LSM pada 11 Maret 2010 lalu.
  4. Tindakan Marzuki dalam kasus pembangunan gedung DPR dinilai telah keluar dari kebijakan resmi Partai  Demokrat yang menyatakan sebagai partai pendukung kinerja pemerintah dan menjadikan Tahun 2011-2013
  5. sebagai tahun bekerja untuk rakyat, bukan tahun berpolitik. Dalam kasus pembangunan gedung DPR, muncul pertanyaan Marzuki Alie Bekerja untuk rakyat, diri sendiri, elit politik atau kontraktor?

Malang, 9 April 2011

M. Didit Sholeh, Koordinator MCW         Hp 081999039267
Emerson Yuntho,  Wakil Koordinator ICW     Hp 081389979760

Counter:
3

Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...