SAKTI Mencetak Kader Anti Korupsi

SAKTI dan kurikulumnya telah diadopsi oleh beberapa jaringan ICW.

Hadirnya Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) merupakan salah satu prioritas kerja ICW untuk memperluas gerakan anti korupsi. Selain sebagai wahana kaderisasi aktivis anti korupsi, program dan kurikulum yang dirancang SAKTI dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, khususnya jaringan/mitra strategis ICW.

Kurikulum dan materi  SAKTI seperti Pengantar Teori Korupsi, Penegakan Hukum, Strategi Investigasi, Analisa Anggaran Publik, dan Strategi Advokasi Kebijakan Publik dirumuskan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman, analisa dan strategi advokasi serta semangat aktivisme untuk melahirkan individu yang berkomitmen dalam gerakan antikorupsi.

SAKTI dan kurikulumnya telah diadopsi oleh beberapa jaringan ICW. Misalnya lembaga TRUTH  di Tangerang Selatan telah membuat SAKTI Tangerang Selatan, di Nusa Tenggara Barat terbentuknya SANTRI (Pesantren Anti Korupsi) yang dinisiasi oleh SOMASI, dan di Kalimantan Barat  jaringan anti korupsi (GEMAWAN) mendesain hal serupa dengan nama SAKSI. Di Aceh, MaTa Aceh membuat SAKTI tapi dikhususkan sebagai mata kuliah di FISIP UNSYIAH.

Digunakannya SAKTI dan kurikulumnya memudahkan kerja jaringan ICW yang ada di berbagai daerah dalam menjalankan proses kaderisasi. Selain itu, ICW juga memberikan kontribusi pada proses fasilitasi dan menjadi pemateri dalam pelaksanaan SAKTI di daerah sehingga turut memperkuat muatan dan fokus materi yang disampaikan.

Selain itu, berkembangnya minat beberapa daerah untuk menyelenggarakan SAKTI yang serupa dengan ICW, SAKTI dan kurikulum yang telah disusun ICW bisa menjadi standar dan kualifikasi yang langsung dapat digunakan jaringan  ICW maupun kelompok anti korupsi lainnya dalam pelaksanaan kaderisasi maupun upaya perluasan jaringan anti korupsi.***

Counter:
235

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...