Rilis Bersama Koalisi Antimafia Hutan: KLHK JANGAN FASILITASI ROMBONGAN ANGGOTA DPR JALAN-JALAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diberitakan akan memfasilitasi rombongan anggota DPR Komisi IV dan VII ke Konferensi Perubahan Iklim - Climate Change Conference (COP) 22 di Marrakesh, Marroco pada 7-18 November 2016. Berdasarkan surat dari DPR, selain ke Maroko, rombongan DPR juga minta difasilitasi ke Spanyol (surat terlampir dalam kiriman sebelumnya).
 
Koalisi Anti Mafia Hutan meminta pihak KLHK untuk membatalkan rencana memfasilitasi rombongan anggota DPR ini dengan sejumlah alasan antara lain: 
(1) Menimbulkan pemborosan uang negara apalagi negara sedang berupaya memperketat anggaran; 
(2) Kunjungan juga tidak akan efektif karena tidak semua rombongan juga paham atas isu yang dibahas dalam COP 22 (jikapun difasilitasi sebaiknya cukup 1-2 anggota DPR); 
(3) Dalam negosiasi antar-negara, peran anggota DPR tidak terlalu signifikan sehingga kehadiran puluhan anggota DPR di acara tersebut tidak diperlukan;
(4) Kegiatan operasional KLHK pada tahun ini mengalami pemangkasan luar biasa, sehingga banyak kegiatan penting seperti penatabatasan dan penegakan hukum terkendala minimnya biaya operasional. Akan jauh lebih tepat dana tersebut dialihkan untuk kegiatan operasional KLHK di lapangan. 
 
Banyak hal yang bisa dilakukan KLHK untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan daripada sekedar memfasilitasi rombongan DPR hanya untuk jalan jalan ke luar negeri. Begitu pula bagi anggota DPR, banyak yang bisa dilakukan tanpa harus ke luar negeri untuk menyelamatkan hutan, lingkungan, dan perubahan iklim dengan melakukannya di tanah air. 
 
Jakarta, 6 November 2016
Koalisi Anti Mafia Hutan
 
Syahrul (Auriga - Hp +628116611340), Made Ali (Jikalahari - Hp +6281378056547), Reza Lubis (ekologis - Hp  +628127885642), Emerson (ICW - Hp 081389979760)
Counter:
6

foto: okezone.com

Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya mengandung masalah serius. Dengan komposisi yang ada, ada...
Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling...
foto: idntimes.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana...
foto: law-justice.co
Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang...