Rilis Bersama Koalisi Antimafia Hutan: KLHK JANGAN FASILITASI ROMBONGAN ANGGOTA DPR JALAN-JALAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diberitakan akan memfasilitasi rombongan anggota DPR Komisi IV dan VII ke Konferensi Perubahan Iklim - Climate Change Conference (COP) 22 di Marrakesh, Marroco pada 7-18 November 2016. Berdasarkan surat dari DPR, selain ke Maroko, rombongan DPR juga minta difasilitasi ke Spanyol (surat terlampir dalam kiriman sebelumnya).
 
Koalisi Anti Mafia Hutan meminta pihak KLHK untuk membatalkan rencana memfasilitasi rombongan anggota DPR ini dengan sejumlah alasan antara lain: 
(1) Menimbulkan pemborosan uang negara apalagi negara sedang berupaya memperketat anggaran; 
(2) Kunjungan juga tidak akan efektif karena tidak semua rombongan juga paham atas isu yang dibahas dalam COP 22 (jikapun difasilitasi sebaiknya cukup 1-2 anggota DPR); 
(3) Dalam negosiasi antar-negara, peran anggota DPR tidak terlalu signifikan sehingga kehadiran puluhan anggota DPR di acara tersebut tidak diperlukan;
(4) Kegiatan operasional KLHK pada tahun ini mengalami pemangkasan luar biasa, sehingga banyak kegiatan penting seperti penatabatasan dan penegakan hukum terkendala minimnya biaya operasional. Akan jauh lebih tepat dana tersebut dialihkan untuk kegiatan operasional KLHK di lapangan. 
 
Banyak hal yang bisa dilakukan KLHK untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan daripada sekedar memfasilitasi rombongan DPR hanya untuk jalan jalan ke luar negeri. Begitu pula bagi anggota DPR, banyak yang bisa dilakukan tanpa harus ke luar negeri untuk menyelamatkan hutan, lingkungan, dan perubahan iklim dengan melakukannya di tanah air. 
 
Jakarta, 6 November 2016
Koalisi Anti Mafia Hutan
 
Syahrul (Auriga - Hp +628116611340), Made Ali (Jikalahari - Hp +6281378056547), Reza Lubis (ekologis - Hp  +628127885642), Emerson (ICW - Hp 081389979760)
Counter:
11

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...