Proyek Rp 2 M, Tendernya Diam-Diam; Anggota PPGI Protes Proyek PLS Dikjar Sulteng

Proyek buku PLS (pendidikan luar sekolah) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Sulteng mendapat sorotan dari sebagian pengusaha grapika. Mereka menilai tender proyek itu dilakukan diam-diam karena diumumkan di media yang terbit mingguan.

Pengusaha menilai, pengumuman tersebut telah merugikan mereka, karena tenggang waktu terbitan mingguan tersebut dengan batas waktu penutupan pendaftaran sangat kasip. Nilai proyek pada pengumuman lelang dengan nomor 03/PL-PLS/5/2004 tanggal 11 Mei 2004 itu lebih dari Rp 2 miliar.

Salah seorang anggota dari Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Sulteng kepada Radar Sulteng, mengatakan, tender proyek PLS itu sudah bertentangan dengan Kepres.

Disebutkan, Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa setiap proyek di atas Rp 1 miliar harus dilakukan tender pengumuman secara transparan dan terbuka melalui media massa harian nasional. Sementara hal itu tidak dilakukan oleh ketua panitia lelang, kata pengusaha yang minta namanya tidak dikorankan itu.

Dia juga menuding bahwa pengumuman tersebut ada unsur politisnya dan sudah dicampur tangan oleh oknum PPGI, sehingga sebagian anggota PPGI tidak tahu. Malah lelang tersebut diikuti oleh perusahaan di luar PPGI.

Apa tanggapan pihak Dikjar Sulteng soal sorotan itu? Kasubdin PLS Dikjar Sulteng, Drs Abd Main Amir yang dihubungi kemarin, hanya menanggapi dingin tudingan tersebut.

Main menjelaskan, pengumuman tersebut sudah sesuai dengan petunjuk dan semangat Keppres Nomor 80/2003.

Dikatakan, pihaknya tidak pernah menyulitkan pengusaha, apalagi dalam pengumuman itu dibuka pendaftaran mulai tanggal 12 Mei sampai 19 Mei 2004. Jadi masih ada waktu bagi pengusaha untuk mempersiapkan diri. Apalagi pengumuman itu terbit minggu kedua bulan Mei, sementara penutupan pada minggu ke tiga, jelasnya.

Begitu juga katanya dengan pengembalian dokumen prakualifikasi mulai tanggal 14 Mei sampai 21 Mei pukul 12.00. Sementara pengembalian dokumen tanggal 24 Mei. ''Sementara tendernya, kalau tidak ada halangan awal bulan Juni,'' sebutnya.

Salah satu bukti katanya, lelang itu sudah dilakukan secara transparan adalah terdapat 24 perusahaan yang mendaftar. Perusahaan inilah katanya yang diseleksi lagi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. ''Jadi tidak semua perusahaan itu lolos,'' tegas Main.

Soal nilai proyek katanya, memang kalau diakumulatifkan lebih dari Rp 2 miliar. Tetapi sebut Main, proyek tersebut terbagi ke dalam delapan item pekerjaan. Nilai terbesar Rp 620,688 juta yakni pengadaan buku paket B setara SLTP kelas I. Sehingga nantinya tidak hanya satu perusahaan saja yang dapat. Dengan begitu maka rekan-rekan pengusaha yang lain juga kebagian, ujarnya.

Soal perusahaan katanya, terbuka untuk siapa saja asal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Menjawab pertanyaan, Main mengatakan, setahu dia pimpro PLS tidak pernah memiliki perusahaan. Makanya saya heran, kenapa ada informasi seperti itu, tandasnya. (dha)

Sumber: Radar Sulteng, 26 Mei 2004

Counter:
3

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...