Foto: BeritaHati.com - Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika

Politisi Adalah Pihak yang Paling Dirugikan Dengan Kerja KPK

Yunarto Wijaya dikenal sebagai pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Charta Politika. Namanya seringkali muncul di layar televisi menjelang Pemilihan Umum maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah. Pandangan dan pengamatannya sangat kritis terkait fenomena politik yang terjadi pada tingkat lokal maupun nasional.

Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch pada 4 November 2017 lalu berkesempatan untuk mewawancarai Yunarto Wijaya atau biasa dipanggil Toto terkait isu-isu korupsi yang sepanjang tahun 2017 ini ramai diperbincangkan.

Korupsi itu apa sih?

Sederhananya ketika seseorang memberikan sesuatu tidak pada tempatnya, berlebihan, orang juga mendapatkan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya dan kemudian itu mempengaruhi sebuah proses yang harusnya selaras, harmoni, dan ada aturannya kemudian berubah karena faktor pemberian dan penerima tadi. Se-simple itu menurut saya korupsi. Dan itulah mengapa korupsi secara definitif bukan hanya mungkin terjadi dalam konteks kegiatan pemerintah tetapi di sektor swasta bahkan kehidupan sehari-hari pun perilaku itu terjadi.

Fenomena OTT oleh KPK, gimana menurut Mas Toto?

Itu menunjukkan dan menjustifikasi bahwa korupsi terjadi sebagai sebuah peristiwa sehari-hari apalagi ketika kita bicara dalam politik karena ada otoritas. Ada kepentingan di situ, ada otoritas yang sangat mungkin dibeli terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap banyak aktor sehingga tidak mengagetkan ketika korupsi sudah menjadi budaya, otomatis dunia bernama politik yang lebih sensitif terhadap hal-hal terkait korupsi akan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seakan-akan KPK ini ketika bekerja dengan benar saja, dia seperti orang di dalam kolam ikan yang selalu bisa menangkap ikan sekalipun hanya dengan serokan.

Pelemahan melalui hak angket KPK, menurut Mas Toto bagaimana?

Sederhana saja, kalau teman-teman DPR punya integritas niat baik untuk kemudian mengubah KPK menjadi lebih “Kuat” kalau kita lihat agak sulit, publik kemudian menjadi percaya bagaimana mungkin lembaga negara yang tingkat kepercayaan publiknya paling rendah kemudian ingin menguatkan lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya paling tinggi. Jadi memang mereka defisit bagaimana kepercayaan publik dalam melakukan proses ini.

Yang kedua fakta membuktikan bahwa yang paling dirugikan dengan kerja KPK yang semakin benar adalah para politisi. Termasuk para anggota DPR yang kemudian kita lihat bagaimana statement-statement-nya, bagaimana mengkritik amunisi-amunisi yang selama ini dilakukan oleh KPK untuk membuat kerja lebih efektif. Sehingga bagi saya sulit untuk menggunakan nalar dan logika bahwa ini tujuannya untuk menguatkan KPK. Jelas bahwa ujung-ujungnya menurut saya ini adalah ingin masuk dalam revisi UU KPK yang tujuannya melemahkan KPK dan kita kemudian kembali ke sistem lama ketika politik menjadi sumber utama mata pencaharian buat mereka yang memanfaatkan instrumen bernama korupsi.

Apa pesan Mas Toto untuk anak muda ingin mempertahankan integritas dan menjaga dirinya menjadi agen antikorupsi?

Poin pertama menurut saya bagaimana anak muda ini memahami bagaimana integritas itu ketika mereka melihat dalam proses-proses politik, apa yang menurut mereka tidak boleh dilakukan para politisi. Dalam konteks kecil juga mereka harus bisa hindari bagaimana pemberian-pemberian — tidak harus uang, tidak harus terkait dengan kebijakan negara. Tapi ketika itu mempengaruhi kehidupan anda sehari-hari, membuat proses yang selaras sebagaimana mestinya haruslah teman-teman hindari.

Kedua sederhana saja, ketika anda ingin bicara mata pencaharian, anda ingin bicara mengenai pekerjaan. Lakukan apa yang teman-teman suka, lakukan apa yang memang menjadi passion teman-teman sehingga keserakahan terkait uang tidak menjadi faktor utama tapi kepuasan ketika bekerja, peghargaan terhadap proses itu menjadi faktor yang menunjang. Sehingga kemudian teman-teman bisa menghindari diri dari keserakahan yang ujung-ujungnya bisa masuk dalam korupsi. 

 

Pewancara: Kurnia Ramadhana

Penulis: Liska Fauziah

Counter:
73

Foto: Dok.ICW

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Guru diadakan 18-22 Maret 2019 bertempat di Jakarta.

Foto: Dok.ICW

MA harus tolak semua permohonan PK koruptor!

Sumber: Dok.ICW

Berbagai platform berisi informasi caleg yang dapat digunakan pemilih.

Foto: DetikNews.com

Zero tolerance hanya lip service pemerintah.