Plesiran, Berpoya-poya Habiskan Dana APBD

Menjelang akhir masa tugasnya, wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Dumai masa bhakti 1999-2004 kembali berfoya-foya menghabiskan uang negara.
Para wakil rakyat itu, menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) Dumai tahun 2004 dengan pergi plesiran ke Kota Medan selama empat hari.

Hal serupa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Ikatan Keluarga Dewan (IKD) menggunakan dana APBD sebesar Rp30 juta, untuk pelisiran ke kota kembang, Bandung.

Ironisnya, kegiatan pelesiran yang dilaksanakan oleh DPRD Dumai di akhir masa bhaktinya ini, tidak seluruh anggota DPRD Dumai merestuinya. Karena dinilai kegiatan itu tidak ada gunanya alias menghambur-hamburkan uang rakyat. Anggota dewan yang tidak berangkat yang ditemui RPG, seperti Ir Adwin Malik, Waldemar Manurung SH.

Informasi yang dirangkum RPG, Jumat (21/5) di DPRD Dumai, kegiatan plesiran itu menghabiskan dana APBD Dumai Rp70 juta lebih. Tidak hanya diramaikan oleh wakil rakyat, tetapi turut ikut seluruh keluarga dewan. Tidak ketinggalan pegawai Sekretariat Dewan yang jumlahnya mencapai 25 orang lebih, belum di antaranya anak dan suami yang bukan pegawai Pemko Dumai.

”Apakah ini yang disebut dengan penghematan anggaran pemerintah yang seenaknya menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi? Alangkah baiknya anggaran Rp70 juta lebih itu, dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat Dumai. Karena, di mana-mana masih dijumpai masyarakat miskin, rumah tidak layak huni dan anak-anak yang belum menikmati pendidikan di bangku sekolah, kesemuanya itu karena faktor kemiskinan. Ini merupakan pemborosan dan penyalahgunaan,” kata Ketua LSM Pemayu Dumai, Drs Rizal Solohin, kepada RPG.

Plesiran anggota dewan ini, juga mendapat protes dari Gerakan Mahasiswa Kota Dumai (Germad). Ketika Germad menyampaikan orasinya di gedung DPRD Kota Dumai, hanya satu anggota dewan yang kelihatan yaitu Ir Adwin Malik. Sedangkan selebihnya ada yang pelesiran ke Medan. Parahnya lagi, seluruh pintu gedung DPRD Dumai terkunci.

”Apakah ini yang disebut sebagai gedung rakyat, tempat penyampai aspirasi masyarakat namun penghuninya tidak ada? Tindakan yang dilakukan anggota DPRD Dumai dan Sekretariat Dewan ini sangat disesalkan. Karena tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” protes mahasiswa itu.(wan/rpg)

Sumber: Batam Pos, Jum'at, 21-Mei-2004, 23:43:57

Counter:
40

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...