Pengumuman Peserta LULUS Mengikuti SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI) 2017

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS

MENGIKUTI SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI)

INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) 2017

 

1.      Berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi SAKTI dan tim internal ICW pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, nama-nama yang dinyatakan lulus mengikuti SAKTI adalah sebagai berikut:

No.

Nama Peserta

Daerah

1.

Rahmaeni Zebua

Jawa Barat

2.

Muhammad Ikhsan Alia

Sumatera Barat

3.

Alfin Nurul Firdaus

Jawa Timur

4.

Laila Listiana Ulya

Yogyakarta

5.

Imam Nawawi

Jawa Timur

6.

Sri Haryanti

Kalimantan Barat

7.

Noval Setiawan

Riau

8.

Nurhannah Widianti

Jawa Tengah

9.

Maryam

DKI Jakarta

10.

Valiant Dwi Andika

Yogyakarta

11.

Ady Anugrah Pratama

Sulawesi Selatan

12.

Fahmi Ramadhan

Jawa Timur

13.

Saida Rachel Nathasia Siagian

Jawa Barat

14.

Nurul Yunita

Jawa Barat

15.

Harry Ashari

Sumatera Barat

16.

Sholahuddin Shoum Abdurohman

Kalimantan Tengah

17.

Nancy V Angela Bangun

Sumatera Utara

18.

John Nehemia Mandibo

Papua

19.

Baizatul Akman

Aceh

20.

Korneles Materay

Yogyakarta

 

2.      Pendaftar yang dinyatakan lulus mengikuti SAKTI akan diberitahukan juga melalui surat resmi ICW.

3.      Diingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa Sekolah Antikorupsi 2017 akan diadakan 1-10 Agustus 2017 bertempat di Bogor, Jakarta. Seluruh biaya perjalanan (PP) akan ditanggung oleh ICW.

4.      Keputusan Rapat Pleno Hasil Seleksi Tahap 2 ini bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.

Informasi selengkapnya terkait SAKTI dapat diikuti di:

FB Sahabat ICW

Twitter @komunitasSAKTI @antikorupsi @sahabatICW

Instagram @komunitasSAKTI @SahabatICW

Youtube Sahabat ICW

 

 

Salam Antikorupsi!

 

Jakarta, 18 Juli 2017

Ketua Panitia Seleksi

 

Ttd

Wana Alamsyah

Counter:
176

Foto: Dok.ICW

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Guru diadakan 18-22 Maret 2019 bertempat di Jakarta.

Foto: Dok.ICW

MA harus tolak semua permohonan PK koruptor!

Sumber: Dok.ICW

Berbagai platform berisi informasi caleg yang dapat digunakan pemilih.

Foto: DetikNews.com

Zero tolerance hanya lip service pemerintah.