OECD: 468 Korporasi Indonesia Berpotensi Cuci Uang

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengindikasikan sekitar 468 korporasi di Indonesia berpotensi melakukan korupsi dan pencucian uang karena tak menyertakan informasi pengendali utama perusahaan.
 
Analis senior Christine Uriarte mengatakan kurangnya keterbukaan tentang pengendali utama atau dikenal dengan beneficial ownership (BO) dapat menjadi celah untuk melakukan korupsi dan pencucian uang. Pengendali utama perusahaan adalah individu yang menikmati penghasilan dari dividen, bunga atau royalti dari aktivitas bisnis, namun namanya biasanya tak terdapat dalam struktur perusahaan.
 
Uriarte menyatakan transparansi pengendali utama diperlukan karena lingkup korporasi yang besar sehingga menarik investasi. Menurutnya, data yang jelas dari perusahaan kian diperlukan untuk menjaga kredibilitas korporasi itu sendiri.
 
“Berdasarkan data yang dimiliki OECD, sekitar seribu perusahaan seluruh bidang di Indonesia, hanya 532 yang mencantumkan BO. Sisanya, rata-rata hanya mencantumkan nama pemegang saham yang belum tentu pengendali utama,” kata Uriarte dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu (20/7).
 
Dia menuturkan potensi korupsi dan cuci uang dimungkinkan akibat perusahaan besar yang menangani proyek besar, macam infrastruktur, tak menyebutkan informasi mengenai pengendali utama. Terlebih, sambung Uriarte, ketika perusahaan itu diduga memiliki hubungan dekat dengan para pejabat dalam proyek tersebut.
 
Indonesia sendiri sebenarnya menandatangi perjanjian internasional terkait dengan soal transparansi pengendali utama. Namun, sambungnya, Indonesia tak memiliki sistem yang mewajibkan data soal pengendali utama dari seluruh perusahaan. Dalam diskusi tersebut, Uriarte tak menyebutkan detil nama perusahaan yang dimaksud.
 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) saat ini tengah menyiapkan mekanisme untuk mengungkap pengendali utama di setiap perusahaan. Hal itu bertujuan untuk membantu penegak hukum dan lembaga keuangan untuk membuka kejahatan keuangan maupun tindak pidana.
 
Kepala Subdirektorat pada Ditjen AHU Kemkumham Hendra Gurning sebelumnya mengatakan ada dua poin yang disiapkan terkait pengungkapan BO yaitu mekanisme siapa penerima manfaat dan memastikan informasi tersebut dapat digunakan oleh lembaga keuangan dan lembaga hukum. Dua poin tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi the Financial Action Task Force (FATF)  Nomor 23 tentang Beneficial Ownership. (asa)
 
Sumber CNN Indonesia, 21 Juli 2016
--------------
Penyimpangan Pendapatan; Rugikan Negara, Pengendali Perusahaan yang Tak Jelas
 
Ketidakterbukaan pengendali utama (beneficiaries ownership BO). mayoritas perusahaan-perusahaan di Indonesia berpotensi megurangi pendapatan negara dalam pajak. Dengan ketidakterbukaan pengendali utama perusahaan, terbuka peluang berbagai penyimpangan dalam penerimaan negara, di antaranya, penghindaran pajak oleh para pengendali utama perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak. 
 
Persoalan tersebut menjadi pokok bahasan dalam diskusi analisis kesenjangan penerapan BO di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Management Systems International (MSI) di kantor ICW, Jakarta, Rabu (20/7).
 
Senior Legal Analyst OECD, Christine Uriarte, selaku pembicara utama memaparkan hasil risetnya, yang menyatakan mayoritas perusahaan di Indonesia tidak memiliki kejelasan pengendali utama. Tercatat, hanya ada 532 perusahaan di Bursa Efek Indonesia, yang memiliki kejelasan BO di antara ratusan ribu perusahaan di Indonesia. 
 
"Banyak perusahaan yang saat ditelusuri, mayoritas pemegang sahamnya ternyata sebuah perusahaan yang juga mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbeda. Pola berlapis seperti ini sulit untuk mengungkapkan siapa BO perusahaan sebenarnya", kata Christine. 
 
Secara global, tambah Christine, OECD mengonstruksi definisi BO melalui sejumlah konvensi model perpajakan. Dalam OECD Working Party 2011, B0 didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya. ”Yang dimaksud BO adalah penerima penghasilan yang bertindak tidak sebagai agen, bukan sebagai peminjam nama dan bukan perusahaan perantara, ” kata Christine. 
 
Menurut dia, kepemilikan tidak langsung sebuah perusahaan membuka banyak risiko penyeIewengan dana, di antaranya, tindak korupsi, penggelapan pajak, hingga pencucian uang. Jika hal itu dibiarkan, bentuk korupsi dalam bidang pengadaan dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
 
”Contohnya, saat pemerintah daerah membuka tender untuk pembangunan infrastruktur, tak ada yang menjamin bahwa perusahaan yang mengikuti lelang tidak terkait dengan pimpinan daerah tersebut,” katanya.
 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2014, hanya sekitar Rp 96,9 triliun pajak pada sektor industri minyak dan gas. Padahal, potensinya sekitar Rp 1.387 triliun. 
 
Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan mengatakan, pengungkapan BO di antaranya memudahkan pencarian identitas membongkar kasus Pidana. (C06) 
 
Sumber: Kompas, 21 Juli 2016
-----------
KPK Kaji Keberadaan Pengendali Utama Perusahaan
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengkaji keberadaan pengendali utama dalam sebuah perusahaan (beneficial ownership). Pengendali utama tersebut adalah penerima manfaat langsung dari bisnis yang dijalankan dan dianggap paling bertanggung jawab atas segala dugaan tindak pidana yang terjadi di perusahaan tersebut.
 
Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Deddie Rachim mengatakan, kajian dilakukan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya agar sebuah tindak pidana disangkakan kepada pengendali segala aktivitas perusahaan tersebut. Deddie mencontohkan kasus korupsi yang dilakukan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
 
“Contoh kasus Nazaruddin. Setelah kasus berjalan, ternyata dia ada di balik semua perusahaan. Tidak adil jika hukuman dikenakan kepada mereka yang namanya ada di akte tetapi tidak mengendalikan perusahaan,” kata Deddie saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (15/6).
 
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor SE-04/PJ.34/2005, yang dimaksud beneficial owner adalah pemilik sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun badan, yang berhak sepenuhnya menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut.
 
Hasil penyidikan dan proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas sejumlah perkara Nazaruddin menunjukkan, dia lah yang mengendalikan sejumlah perusahaan di bawah naungan Permai Group. Jaksa Penuntut Umum kasus Nazar, Kresno Anto Wibowo, menyebut Nazar menyamarkan dan menyembunyikan asal usul aset yang diperoleh dari korupsi.
 
Permintaan Nazar untuk membuka blokir atas asetnya senilai Rp600 miliar juga menunjukkan fakta bahwa dia merupakan pemilik sesungguhnya dari sejumlah kekayaan yang diatasnamakan pihak lain. Menurut Deddie, Nazar sebagai pengendali utama dan pemilik sesungguhnya harus mendapat hukuman setimpal atas segala skandal korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Permai Group.
 
Dalam dokumen resmi sejumlah perusahaan di bawah Permai Group, nama Nazaruddin tidak tercatat sebagai pemilik. Untuk perkara pencucian uang, Nazar telah divonis enam tahun penjara dalam sidang di Tipikor, Rabu lalu (15/6).
 
Dalam sidang terungkap, ada 42 rekening yang menjadi tempat persembunyian uang Nazar, di antaranya PT Pasific Putra Metropolitan, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technologi Utama, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Dulamayo Raya, PT Buana Ramosari Gemilang, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Anugerah Nusantara, PT Marell Mandiri, PT Panahatan, PT City Investment, PT Alfindo Nuratama, PT Borisdo Jaya, PT Darmo Sipon, PT Putra Utara Mandiri, Neneng Sri Wahyuni, Amin Handoko, dan Fitriaty Kuntana. (rdk)
 
Ditemukan Banyak Kasus
Selain kasus Nazar, lanjut Deddie, ada banyak kasus lain yang melibatkan pengendali utama perusahaan dalam sebuah perkara korupsi. Contoh lain adalah kasus korupsi yang melibatkan Riefan Avrian, anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarief Hassan.
 
Riefan divonis enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp5,39 miliar pada 17 Desember 2014, karena terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan videotron di Kementerian KUKM. Hakim Nani Indrawati menyebut, Riefan telah menggunakan nama oran glain agar tidak terdeteksi sebagai pemilik dan pengendali PT Rifuel dan PT Imaji Media.
 
PT Imaji Media adalah perusahaan boneka yang dibuat Riefan dengan diatasnamakan orang lain untuk memenangkan tender proyek di Kementerian KUKM. Riefan mengangkat mantan office boy perusahaannya, Hendra Saputra sebagai Direktur Utama PT Imaji Media.
 
Rekening perusahaan yang diatasnamakan Hendra Saputra juga di bawah kendali Riefan. Hendra terbukti tidak pernah sekalipun mengambil uang atas namanya dari proyek-proyek perusahaan. Seluruh pekerjaan perusahaan PT Imaji Media pun berada di bawah kontrol Riefan.
 
“Tapi kasus-kasus seperti ini ternyata banyak terjadi di Indonesia. Karena dia pejabat, punya bisnis juga, banyak perusahaan model begini yang melanggar hukum,” tutur Deddie.
 
Kajian yang dilakukan KPK saat ini masih berjalan. Menurut Deddie, KPK mengkategorikan kajian atas beneficial ownership sebagai hal penting namun akan tetap mengikuti aturan yang berlaku.
 
“Kami harus melibatkan ahli untuk mendalami kajian kami. Praktik yang terjadi sudah ada, jadi ini memang isu yang penting,” ujar Deddie.
 
Akses Informasi Terbatas
Beneficial ownership merupakan salah satu dari empat isu yang selalu dibahas dalam forum bilateral maupun multilateral. Deddie menjelaskan, dalam working group di organisasi kerja sama ekonomi regional Asia Pasific (APEC), kelompok 20 negara ekonomi utama (G20), maupun Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tiga isu lainnya yang menjadi pembahasan hangat yaitu Corporate Criminal Liability (CCL), Denial of Entry, dan pengembalian aset.
 
CCL atau pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam konteks ini, yang menjadi subjek tindak pidana bukan hanya orang perseorangan tetapi juga secara korporasi. Draf mengenai CCL sudah sampai ke Mahkamah Agungn (MA) namun hingga kini belum final.
 
Denial of Entry yaitu mencegah pelaku kejahatan masuk ke Indonesia langsung setelah mereka tiba di bandara. Deportasi dapat dilakukan sebelum mereka masuk ke wilayah Indonesia. Sementara pengembalian aset adalah upaya untuk menarik aset-aset Indonesia di berbagai pihak.
 
Untuk beneficial ownership, KPK berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga lain yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, KPK telah meminta agar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU) untuk membuat regulasi terkait Registrasi Publik.
 
Hal tersebut untuk memastikan agar pemilik sesungguhnya yang sekaligus menjadi pengendali utama sebuah perusahaan dapat terungkap dalam dokumen resmi yang dilaporkan ke Ditjen AHU Kemkumham.
 
Dalam laporan bertajuk “Mengkaji Janji-Janji G20 Mengenai Beneficial Ownership” yang dibuat Transparency International (TI), Indonesia memiliki skor 50 persen dari skor tertinggi 100 persen sebagai negara yang memiliki informasi memadai terkait beneficial ownership. Sementara untuk negara dengan keleluasaan akses ke informasi beneficial ownership bagi penegak hukum, Indonesia hanya memperoleh skor 29 persen.
 
Mengutip laporan TI, skor yang lebih rendah diberikan kepada negara dengan daftar terdesentralisasi, yang informasinya tidak lengkap, pihak berwenang hanya memiliki akses ke informasi yang dipegang badan hukum atau badan lainnya, atau hanya memberi akses setelah jangka waktu lebih panjang.
 
Skor lebih rendah juga diberikan kepada negara yang hanya melakukan verifikasi untuk kasus mencurigakan, maupun yang badan hukumnya hanya diwajibkan memperbarui informasi beneficial ownership dalam jangka waktu lebih panjang atau malah tidak ditentukan.
Lihat juga: Berkaca dari Nazaruddin, Nasabah Berisiko Wajib Diverifikasi
 
Mengutip laporan TI tersebut, “Belajar dari kasus James Ibori di Nigeria, mendapatkan informasi beneficial ownership dapat membantu menghentikan korupsi.” (rdk)
 
Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia Jumat, 17/06/2016
Counter:
55

Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling...
foto: idntimes.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana...
foto: law-justice.co
Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang...
ICW menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan gula...