Muharor, Ketua DPW PKS: Anggota Dewan Tercoreng Tak Berwibawa [Koran Rakyat edisi 23-Somasi NTB]

Anggota legislatif terpilih masih saja dipenuhi wajah-wajah lama yang kita hasil kerjanya untuk daerah kurang memuaskan. Namun dengan kondisi wakil rakyat tersebut, apa yang bisa diharapkan NTB untuk lebih baik.
Adanya politisi lama maupun baru yang bakal mengisi kantor DPRD nantinya, saya kira bukan penghalang upaya untuk sebuah perubahan memajukan daerah. Sebab semua itu kembali pada komitmen yang ada dalam diri masing-masing anggota dewan. Setiap anggota dewan maupun partainya pada dasarnya mempunyai komitmen untuk berbuat lebih baik untuk kemajuan daerah. Justru saya melihat perubahan itu akan sangat tergantung pada komitmen masing-masing anggota dewan. Karena sekali pun politisi baru namun tidak punya komitmen untuk berbuat, maka tidak ada yang bisa diharapkan darinya.

Selain politisi lama, DPRD baik propinsi maupun kabupaten juga banyak diisi politisi baru. Bagaimana Anda melihat politisi baru ini bisa mewarnai perubahan kebijakan untuk tujuan pembangunan daerah ke depan.
Begini, Lembaga legislatif adalah tempat berkumpulnya para pemikir daerah yang mewakili rakyat. Selain memiliki fungsi sebagai pemikir, mereka punya visi dan misi partai yang tetap mereka emban. Dari sana saya mempunyai keyakinan bahwa partai poltik mana pun tetap mendorong wakil-wakilnya untuk berbuat untuk kepentingan rakyat sebagai konstituennya. Sehingga, adanya perbedaan komposisi anggota dewan baik yang dominan maupun yang tidak, tetap di ikat oleh keinganan yang sama. Nah, bila ikatan itu besar terdapat pada diri masing-masing anggota dewan, saya kira program perubahan yang kita ingin di daerah ini akan lebih terarah dan lebih kongkrit.

Dari komposisi anggota dewan terpilih, beberapa diantara mereka justru kini sedang bermasalah dalam proses hukum. Namun ironisnya mereka bakal dilantik. Secara moral bagaimana Anda menilai
Berdasarkan latar belakang partai kami yang bernafaskan Islam, maka menilai seorang anggota dewan sebagai politisi itu sama dengan pemimpin. Jadi mau tidak mau anggota dewan harus memiliki kebersihan diri. Bagaimana mungkin anggota dewan bisa bicara lantang tentang penegakan hukum di masyarakat kalau orang itu sudah tercoreng karena melanggar hukum. Begitu juga dengan anggota dewan yang ingin berwibawa di depan masyarakat, kalau orang tersebut tercoreng dari sisi moral maupun ahlak,siapayang mau dengar.
Jadi saya tidak akan berbicara siapa mereka dan dari partai mana, tapi haltersebut merupakan kondisi umum yang kini terjadi. Mestinya yang menjadi wakil rakyat adalah orang yang bersih dan jauh dari masalah sehingga di depan rakyat mereka akan berwibawa dan bisa didengar.

Bagaimana tanggung jawab partai politik menyikapi kondisi tersebut.
Saya pikir setiap partai politik memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun dari partai kami, dalam menentukan calon legislatif yang akhirnya bisa duduk di kantor DPRD, sangat selektif. Jadi tidak ada kemungkinan yang bisa memberikan peluang bagi siapaun pun yang duduk sebagai wakil rakyat kalau dia sendiri sudah tercoreng. Namun kalau hal tersebut tidak dihiraukan oleh partai tertentu, maka semua itu berpengaruh sangat besar terhadap citra sebuah partai politik. Ke depan hal ini bisa menjadi penilaian masyarakat terhadap parati yang betul-betul bisa diharapkan dan bersih dari kepentingan maupun moral masing-masing wakilnya di dewan.

Dengan meraih kursi dewan yang pas-pas, apa kebijakan partai Anda agar bisa mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah kearah yang lebih baik.
Kita ingin mendorong bagaimana mengaplikasi sila kerakyatan yang ada dalam Pancasila, bagaimana persoalan musyawarah dan mufakat selalu menjadi tumpuan. Kalau hal itu bisa dijalankan, maka tidak ada arogansi bagi mayoritas, namun yang ada bagaimana kita bisa melakukan lobi-lobi untuk menyamakan pemikiran. Sehingga kalapun ada partai yang memang sudah besar dengan pemikiran yang ada di dalamnya, namun ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat banyak, maka disanalah mencari cara memanfaatkan lembaga DPRD itu sebagai lembaga untuk menelurkan kesepakatan bersama untuk kepentingan rakyat,bukan semata untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Disinilah sebenarnya peran politik itu menjadi nampak.

Selama 5 tahun berjalannya kinerja anggota dewan banyak pengalaman membuktikan anggota dewan sering keluar dari fungsi sebenarmnya. Menurut Anda?
Tidak menutup kemungkinan semua itu memang bisa terjadi mengingat banyaknya perbedaan pemikiran yang kita kembangkan.Taruh misalnya Partai Golkar atau partai mana saja yang merasa diri dominan, kalau sampai pada pemikiran kontradiktif dimana masing-masing memiliki argumentasi dalam mengemban misi masing-masing, kalau tidak bisa ketemu maka ada mekanisme di DPRD yang mengatur itu. Hal itu akan kita sikapi asal kita sudah diperjuangkan sesui dengan visi misi partai untuk kepentingan rakyat dan rakyat nantinya akan menilai mana kira-kira yang membawa manfaat bagi kepentingan orang banyak. Sehingga rakyatlah yang akan menilai kerja dewan.

Sehubungan dengan misi perubahan ditubuh DPRD, apa yang mesti dipersiapkan masing-masing anggota dewan terpilih.
Menurut saya, mereka harus bisa membekali diri terkait dengan apa yang akan menjadi tugas dan fungsinya. Kalau semua itu sudah dilakukan, tentunya tidak ada anggota dewan yang bingung apa yang dikerjakannya. Upaya-upaya itu bisa saja dilakukan oleh partai sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk membekali kader-kadernya. Pembekalan itu diharapkan menjadi modal awal yang disiapkan anggota dewan sebelum berhadapan dengan permasalahan daerah yang lebih rumit.
Sebut saja salah satu tugas anggota dewan dalam penyusunan anggaran.Selain tugas yang lain, menurut saya titik tekan yang perlu dipahami anggota dewan adalah selek beluk penyusunan APBD. Penyusunan APBD beberapa tahun sebelumnya menjadi pengalaman buruk karena banyak anggota dewan yang tidak tahu dengan tingginya tingkat kebocoran. Kalau anggota dewan masih tidak berubah, maka tidak heran bila APDB berikutnya bakal menimbulkan masalah lagi. Paling tidak harapan kita semua anggota dewan tidak hanya bisa menyetujui namun lebih paham dimana letak permasalahannya.(tif)

Counter:
1

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...
Foto: bali.tribunnews.com

Foto: bali.tribunnews.com

Kesan utama yang muncul dari pembentukan Kabinet Indonesia Maju adalah presiden masih saja lebih...
Foto: beritagar.id

Foto: beritagar.id

8 Agustus 2019, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait...
Foto: tempo.co

Foto: tempo.co

Pemberantasan korupsi kian terancam. Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah...