LSI: Survei Golkar untuk Kepentingan Internal [02/06/04]

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, survei penelitian yang dilakukan LSI untuk Partai Golkar merupakan jasa penelitian untuk kepentingan internal partai tersebut dan berbeda dari survei penelitian LSI untuk kepentingan publik. Survei penelitian untuk Partai Golkar itu termasuk kategori jasa penelitian (dedicated survey) yang disediakan LSI dan juga terbuka bagi lembaga lainnya.

Demikian dikemukakan Denny ketika dihubungi, Selasa (1/6). Dalam rekening khusus dana kampanye Wiranto-Salahuddin Wahid tertanggal 25 Mei 2004 yang diserahkan ke KPU disebutkan saldo rekening giro pasangan tersebut per 24 Mei 2004 sebesar Rp 3,5 miliar.

Dalam laporan yang ditandatangani Bendahara Beni Prananto serta Wiranto-Salahuddin Wahid disebutkan pada butir (2) pengeluaran operasi tanggal 19 Mei 2004, pembayaran uang muka tahap pertama biaya survei penelitian LSI sebesar Rp 250 juta.

Denny menjelaskan, survei itu dilakukan atas permintaan Partai Golkar yang ingin mengetahui pendapat publik tentang partai tersebut. Dalam survei itu, LSI memang sebagai penyelenggara, tetapi survei itu tetap milik Golkar karena datanya berasal dari mereka. Kami hanya membantu menyediakan jasa penelitian, katanya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, hasil survei tersebut bukanlah milik LSI dan berbeda dari penelitian yang diselenggarakan LSI untuk kepentingan publik. Sebagai pemberi jasa pelayanan survei, Denny membenarkan, pihaknya mendapatkan dana dari Partai Golkar sebesar Rp 500 juta.

Menurut dia, survei yang diselenggarakan LSI selama ini terdiri atas dua macam, yakni survei untuk kepentingan publik dan survei pelayanan untuk lembaga tertentu yang membutuhkannya. (SAM)

Sumber: Kompas, 2 Jui 2004

Counter:
0

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...