Korupsi Kehutanan Marak, ICW Gelar Seminar Nasional Kehutanan

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Agustus 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar seminar nasional bertajuk 'Lestarikan Hutan, Jangan Lestarikan Korupsi'. Acara diadakan di Double-Tree Hotel, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan, acara digelar untuk mendiskusikan lebih dalam ihwal persoalan di sektor kehutanan. "Indonesia jangan jadi negara yang dikutuk sumber daya alamnya," ujarnya saat menyampaikan kata sambutan.

Persoalan sektor kehutanan menurutnya perlu mendapat perhatian yang serius. Data yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi bukti.

"90% usaha tambang tidak terdaftar, 70% tidak membayar royalti."

Adnan berharap Indonesia tidak mengalami persoalan kehutanan yang lebih pelik seperti negara-negara lain. "Negara yang kaya sumber daya alam seringkali menjadi negara yang miskin," ujarnya.

Acara sendiri dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama bertema 'Mendorong Optimalisasi Tata Kelola dan Penyelamatan Keuangan negara'. Pembicara dalam sesi diskusi tersebut yaitu Peneliti ICW, Firdaus Ilyas, Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Awriya Ibrahim, dan Kepala Auditorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Haq.

Sedangkan sesi kedua bertema 'Mendorong Optimalisasi Penegakan Hukum di Sektor Kehutanan'. Pembicara sesi tersebut yaitu Peneliti Hukum ICW, Emerson Yuntho, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Hariadi Kartodihardjo, dan Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati.

Acara dipadati oleh peserta yang berjumlah lebih dari 75 orang. Musisi Iksan Skuter turut hadir meramaikan acara.

(Egi)

Counter:
16

Foto: Dok.ICW

Kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan.
Pemecatan 1.466 PNS yang menjadi terpidana korupsi berjalan di tempat. Gaji yang berasal dari...

Foto: Dok.ICW

Penandatanganan MoU antara ICW dan BPJS Kesehatan

Foto: DetikNews

Periode Minim Prestasi,  Penuh Kontroversi