Koalisi Masyarakat Sipil: Banten Jangan Lagi Dikelilingi Dinasti Korup

Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Juli 2016 – Forum Banten Bersih mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 29 Juli 2016. Mereka menyerukan agar Provinsi Banten bersih dari praktik korupsi dan politik dinasti.

“Ada kegelisahan masyarakat Banten tentang dinasti yang korup,” ujar anggota Forum Banten Bersih, Beno Novitneang dalam orasinya di gedung KPK, Jumat 29 Juli 2016.

Menurutnya, saat ini Provinsi Banten telah dikuasai politik dinasti. Dinasti tersebut kembali berusaha dilanggengkan dengan adanya Pilkada Serentak 2017.

“Banten tidak boleh lagi dikangkangi oleh dinasti tersebut,” ucap Beno.

Hal senada dilontarkan oleh anggota Forum Banten Bersih lainnya, Gufroni. Provinsi Banten sudah seharusnya meninggalkan masalah kelam. “Pilkada ini harus jadi momentum untuk perbaiki Banten di masa depan,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dia menuntut agar partai politik selektif dalam memilih calon. Individu yang memiliki hubungan dengan politik dinasti jangan sampai dipilih sebagai calon. “Kami menuntut partai politik untuk tidak mendukung keluarga atau dinasti Atut (Ratu Atut, Mantan Gubernur Banten, -red).”

Untuk menghadapinya, Forum Banten Bersih akan melakukan gerakan masyarakat sipil yang masif. Termasuk melakukan penyadaran pada masyarakat soal bahaya korupsi dan politik dinasti.

“Sudah saatnya kita punya sikap,” tegasnya.

Forum Banten Bersih juga telah membuka petisi daring lewat portal change.org. Petisi tersebut bertajuk ‘Selamatkan Banten dari Dinasti Koruptor’. Dalam penelusuran antikorupsi.org, petisi lain terkait Pilkada di Provinsi Banten juga turut ditemukan. Petisi tersebut berjudul ‘Penjarakan Penebar Kebencian Menjelang Pilgub Banten’.

Provinsi Banten menjadi salah satu dari 101 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2017. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik dimulai tanggal 28 – 30 September 2016.

(Egi)

Counter:
20

Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling...
foto: idntimes.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana...
foto: law-justice.co
Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang...
ICW menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan gula...