Koalisi Masyarakat Sipil: Banten Jangan Lagi Dikelilingi Dinasti Korup

Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Juli 2016 – Forum Banten Bersih mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 29 Juli 2016. Mereka menyerukan agar Provinsi Banten bersih dari praktik korupsi dan politik dinasti.

“Ada kegelisahan masyarakat Banten tentang dinasti yang korup,” ujar anggota Forum Banten Bersih, Beno Novitneang dalam orasinya di gedung KPK, Jumat 29 Juli 2016.

Menurutnya, saat ini Provinsi Banten telah dikuasai politik dinasti. Dinasti tersebut kembali berusaha dilanggengkan dengan adanya Pilkada Serentak 2017.

“Banten tidak boleh lagi dikangkangi oleh dinasti tersebut,” ucap Beno.

Hal senada dilontarkan oleh anggota Forum Banten Bersih lainnya, Gufroni. Provinsi Banten sudah seharusnya meninggalkan masalah kelam. “Pilkada ini harus jadi momentum untuk perbaiki Banten di masa depan,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dia menuntut agar partai politik selektif dalam memilih calon. Individu yang memiliki hubungan dengan politik dinasti jangan sampai dipilih sebagai calon. “Kami menuntut partai politik untuk tidak mendukung keluarga atau dinasti Atut (Ratu Atut, Mantan Gubernur Banten, -red).”

Untuk menghadapinya, Forum Banten Bersih akan melakukan gerakan masyarakat sipil yang masif. Termasuk melakukan penyadaran pada masyarakat soal bahaya korupsi dan politik dinasti.

“Sudah saatnya kita punya sikap,” tegasnya.

Forum Banten Bersih juga telah membuka petisi daring lewat portal change.org. Petisi tersebut bertajuk ‘Selamatkan Banten dari Dinasti Koruptor’. Dalam penelusuran antikorupsi.org, petisi lain terkait Pilkada di Provinsi Banten juga turut ditemukan. Petisi tersebut berjudul ‘Penjarakan Penebar Kebencian Menjelang Pilgub Banten’.

Provinsi Banten menjadi salah satu dari 101 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2017. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik dimulai tanggal 28 – 30 September 2016.

(Egi)

Counter:
22

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...