Jokowi-JK Perlu Waspadai Intervensi Mafia dalam Penyusunan Kabinet

Siaran Pers

Janji dan Komitmen Pemerintahan "Indonesia Baru" Jokowi Jk adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan spirit kerja, kerja dan kerja. Dimana beberapa hal yang menjadi fokus kerja pemerintahan Jokowi Jk adalah: 1. Mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA). 2. Melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara khususnya yang terkait dalam subsidi energi dengan cara memutus rantai "rent seeking" 3. Melakukan penegakan hukum dan pemberantasan mafia yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

ICW tenggarai ada beberapa kementrian dan lembaga di bawah eksekutif (Pemerintahan Jokowi JK) yg berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia.

Mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi,mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan. Kementrian yg rentan disusupi oleh mafia termasuk menteri antara lain Kementrian Hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemenhut, Kemenko bid perekonomian, Kementrian Maritim, Kemenko bidang maritim dan SDA.

Kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. kepentingan lainnya adalag agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Kekhawatiran adanya  Kepentingan mafia tersebut muncul setelah memperlajari Dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yg diberitakan diusulkan oleh Jokowi JK ke KPK.

ICW minta Jokowi JK berhati hati dan tidak di intervensi oleh kepntingan mafia. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi.

Jakarta, 23 Oktober 2014
Salam,
Badan Pekerja ICW

Firdaus Ilyas
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran
(HP 082125113199)

Counter:
5

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...