Ini Pekerjaan Rumah Bagi Kapolri Yang Akan Terpilih

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Juni 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan terdapat berbagai macam pekerjaan yang harus dilakukan bagi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang nantinya terpilih.

Melalui pesan yang diterima antikorupsi.org, Senin, 20 Juni 2016, Koalisi Masyarakat Sipil memaparkan delapan hal yang harus dilakukan.

Pertama, terkait dengan maraknya toleransi yang saat ini terjadi. Kapolri terpilih diminta menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Menindak segala macam bentuk tindakan intolerelansi yang sering kali menggunakan kekerasan.”

Kedua, Kapolri terpilih harus bisa memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat terlindungi.

Ketiga, kultur kepolisian harus dibangun kearah yang lebih humanis dan persuasif dengan cara melindungi dan mengayomi masyarakat.

Keempat, berbagai persoalan sengketa agraria harus diselesaikan tidak dengan cara lebih represif, namun persuasif. Caranya dengan membangun mekanisme resolusi konflik agraria yang lebih dialogis mengingat maraknya konflik agraria di Indonesia.

Kelima, Kapolri terpilih juga diminta agar mampu menghadapi persoalan terorisme. “Mengantisipasi dan mengatasi persoalan terorisme secara lebih proporsional dan profesional,” ujar Koalisi Masyarakat Sipil.

Keenam, meningkatkan kapasitas peralatan dan sumber daya manusia Polri ke arah lebih profesional. Ketujuh, Kapolri terpilih harus menjunjung penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Terakhir, Kapolri mendatang harus mampu mengembangkan kerja sama yang bersifat konstruktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu bertujuan untuk mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, baik ke dalam maupun luar jajaran Polri.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan hal tersebut terdiri dari Elsam, HRWG, ICW, ILR, Imparsial, KRHN, MaPPI FH UI, Lingkar Masyarakat Madani (LIMA), dan YLBHI.

(Egi)

Counter:
13

foto: okezone.com

Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya mengandung masalah serius. Dengan komposisi yang ada, ada...
Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling...
foto: idntimes.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana...
foto: law-justice.co
Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang...