ICW: Banten Bermasalah Akibat Tata Kelola yang Buruk

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang layak disoroti. Sebabnya adalah persoalan seperti tingginya tingkat kemiskinan, korupsi, dan pembangunan bermasalah.

“Permasalahan itu lahir akibat tata kelola yang buruk,” kata Adnan dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.

Tata kelola pemerintahan yang buruk di Banten, menurut Adnan, salah satunya disebabkan oleh keberadaan rezim dinasti. Keberadaan rezim dinasti dinilai tidak akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik.

“Motifnya untuk berkuasa, bukan untuk mengabdi dan membangun. Tapi bagaimana sektor itu bisa dikuasai dan dieksploitasi untuk kepentingan diri mereka sendiri,” jelasnya.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, fenomena politik dinasti merupakan hal yang memprihatinkan. Ini dikarenakan mereka yang terkait dengan terduga koruptor bisa kembali terpilih.

“Hampir semua anggota keluarga dari Ratu Atut itu terpilih dalam semua perhelatan elektoral di banten. Ternyata isu korupsi itu tidak punya efek kepada masyarakat,” katanya pada diskusi yang sama.

Ini juga terlihat ketika masyarakat kota Tangerang Selatan, di daerah Banten kembali memilih Airin Rachmi Diany sebagai Walikota. Padahal suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana, tersangkut kasus korupsi. “Di Tangerang Selatan, tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi, tapi ternyata tingkat pendidikan dan isu korupsi tidak berkorelasi.”

Hal itu menurutnya disebabkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap politik. Isu korupsi juga dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. “Ada ketidaktahuan, rasa tidak engage, tidak menyatu dengan isu korupsi, karena isu korupsi dianggap sebagai isu elit,” ucap dia.

Turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut yaitu Aktivis Forum Banten Bersih, Beno Novit Neang, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, dan Pemimpin Redaksi Majalah Historia, Bonnie Triyana.

(Egi)

Counter:
114

Foto: Dok.ICW

Kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan.
Pemecatan 1.466 PNS yang menjadi terpidana korupsi berjalan di tempat. Gaji yang berasal dari...

Foto: Dok.ICW

Penandatanganan MoU antara ICW dan BPJS Kesehatan

Foto: DetikNews

Periode Minim Prestasi,  Penuh Kontroversi