sindonews.net

Hatta Ali Harus Mundur dari Jabatan Ketua MA

Lagi, “wakil tuhan” ditangkap KPK karena suap
HATTA ALI HARUS MUNDUR DARI JABATAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Sudah berulang kali kita saksikan di pemberitaan media Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum hakim dan penitera di lingkungan pengadilan. 13 Maret 2018, KPK kembali menangkap Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Tuti Atika karena diduga menerima suap dalam pengurusan perkara perdata yang akan disidangkan di PN Tangerang.

Keduanya diduga menerima suap sejumlah Rp. 30 Juta yang diberikan oleh advokat Agus Wiratno dan HM. Saipudin. Nilai suap ini tergolong sangat kecil namun dampak yang ditimbulkan tidak saja mengkhianati keadilan para pihak yang berperkara namun juga kembali mengikis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Apalagi, Hakim Wahyu Widya Nurfitri dalam pemberitaan Kompas disebutkan sudah pernah dilaporkan ke KPK karena diduga terlibat suap. Hal ini mengindikasikan, perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum hakim bukan baru kali pertama dilakukan. Dan kemungkinan pula melibatkan banyak oknum lainnya. Maka KPK juga harus mengembangkan perkara ini, untuk menjerat keterlibatan oknum pengadilan lainnya.

Fakta diatas menunjukkan tetap tumbuh suburnya perilaku koruptif di pengadilan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih banyak oknum pengadilan yang berani melancarkan aksi koruptifnya karena masih menganggap apa yang terjadi hanya sebatas “apes” atau kesialan. Semakin jelas bahwa rangkaian pengungkapan ini mengindikasikan juga bahwa ada sesuatu kesalahan secara sistemik dan lemahnya sistem dan pengawasan dari pucuk pimpinan.

Kembali tertangkapnya hakim dan panitera dalam perkara korupsi menunjukkan kegagalan Ketua Mahkamah Agung. Dimasa kepemimpinan Hatta Ali sebagai ketua Mahkamah Agung, kepercayaan publik terhadap MA justru semakin menurun karena banyaknya hakim dan panitera yang ditangkap oleh KPK semenjak 2 tahun terakhir. Hal yang wajar jika masyarakat meminta Hatta Ali mundur sebagai Ketua MA karena gagal memimpin Mahkamah Agung (http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/08/769891/ketua-ma-bersedia-mundur-jika-terjadi-ott-lagi)

Pintu celah korupsi di lembaga pengadilan terbuka lebar, lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen Ketua Mahkamah Agung dalam membenahi integritas pengadilan masih menjadi penyebab maraknya perilaku korupsi di pengadilan. Korupsi dipengadilan juga tidak hanya terjadi dalam konteks jual beli perkara di pengadilan. MaPPI FHUI di tahun 2017 telah merilis potensi praktik pungutan liar di pengadilan negeri. Sebagai lembaga yang diamanahkan oleh UU 25 tahun 2009 dan SK KMA 026/KMA/SK/II/2012  terkait layanan publik. Sayangnya MaPPI FHUI masih menemukan banyaknya praktik pungutan liar di wilayah Jakarta, Medan, Banten, Bandung, Yogyakarta dan Malang.

Dalam praktiknya masih banyak pihak yang dikenakan sejumlah biaya tidak resmi di pengadilan guna mendapatkan layanan pendaftaran surat kuasa dan layanan mendapatkan salinan putusan bahkan penyumpahan saksi serta ahli, tidak terlepas dari yang dialami pengacara-pengacara di 15 kantor LBH-YLBHI. Modus yang sering digunakan antara lain, menetapkan biaya diluar ketentuan dan tidak dibarengi dengan tanda bukti bayar, tidak menyediakan uang kembalian, sebagai imbalan atau uang lelah dan memperlama layanan jika tidak diberikan tip/ uang yang diminta. Besaran yang diminta pun beragam, mulai dari Rp. 10 Ribu hingga Rp. 100 Ribu. Kajian MaPPI FHUI ini merupakan realita yang terjadi pada keseharian layanan pengadilan di kota-kota besar. Bukan hal yang mustahil jika jual beli perkara dan praktik pungutan liar juga terjadi didaerah-daerah lain dan terawasi oleh KPK atau Mahkamah Agung sekalipun.

Korupsi di lembaga pengadilan pada akhirnya memberikan dampak pada beberapa hal, Pertama, dirugikannya masyarakat dalam mengakses layanan publik pengadilan. Masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan hak layanan baik berupa pendaftaran surat kuasa, dll. Masyarakat juga harus menghadapi ketidakadilan dalam putusan pengadilan karena putusan hakim sudah dibeli oleh lawan.

Kedua, praktik tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat akan institusi peradilan dan lemahnya komitmen Mahkamah Agung dalam hal pemberantasan korupsi yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, SK-KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Oleh karenanya kami mendesak:
1.    Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali untuk bertanggungjawab atas kondisi lembaga pengadilan dengan segera mundur dari jabatannya karena terbukti gagal memimpin upaya pemberantasan korupsi di Mahkamah Agung serta lembaga peradilan dibawahnya.
2.    Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk mempersempit celah korupsi di pengadilan.
3.    Badan Pengawas MA bekerja sama dengan KPK dan Komisi Yudisial serta organisasi masyarakat sipil untuk memetakan area praktik korupsi di pengadilan dan menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi di pengadilan.

Jakarta, 14 Maret 2018
KOALISI PEMANTAU PERADILAN
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia(MaPPI) FHUI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW)

Narahubung:
Muhamad Isnur, YLBHI (081510014395)
Lalola Easter Kaban, ICW (081290112168)
Julius Ibrani, PBHI (081314969726)
Erwin Natosmal Oemar, ILR (081392147200)
 

Counter:
208

Grafis ICW bersama jaringan membuka posko pengaduan

Realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) diantaranya dif
Siaran Pers Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!