Hanya 14 Pasal, DPR Harus Segera Bahas Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban


Koalisi Perlindungan Saksi

Siaran Pers

Hanya 14 Pasal, DPR Harus Segera Bahas

Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

No: 1/II/Koalisi Perlindungan Saksi/Indonesia/2014

Koalisi mengapresiasi respon Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan menandatangani Surat Persetujuan Presiden (Surpres) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUUPSK) pada tanggal 12 februari 2014 di Jakarta. Respon  Presiden ini menunjukan konsistensi dan komitmen Pemerintah  untuk memperkuat LPSK.

Sejak awalnya koalisi telah mengindentifikasi beberapa kelemahan mendasar dalam pemberian perlindungan Saksi dan Korban maupun organisasi dan kelembagaan LPSK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006. Bahkan sejak awal dari tahun 2005 dan 2006 Koalisi pun telah melihat banyak pasal  dalam undang-undang tersebut yang berpotensi bermasalah

RUU revisi ini mencakup 14 pasal perubahan yang diajukan secara khusus untuk memperkuat perlindungan terhadap saksi korban serta kelembagaan LPSK. secara khusus perubahan ditujukan untuk penguatan perlindungan whistleblower, juctice colaborator, dan korban pelanggaran HAM yang berat, juga korban terorisme, termasuk penguatan kelembagaan LPSK, sebagai satu satunya lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia

Memerhatikan hal tersebut di atas, Koalisi menghimbau agar DPR responsif untuk segera membahas RUU revisi ini. 14 Pasal bukanlah sebuah kerja yang berat bagi DPR, meski di tengah keriuhan tahun politik, sebab pemenuhan hak korban menjadi kewajiban negara yang tak-lagi bisa ditunda.

Jakarta 20 Februari 2014

a/n Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

Zainal Abidin (ELSAM) - Tama S Langkun (ICW)

Counter:
8

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...