Dinasti Politik Mendapat Peluang di Era Demokrasi

Antikorupsi.org, Jakarta, 19 September 2016 – Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, praktik politik dinasti merebak setelah era reformasi lahir. Warisan sistem nilai yang gagal terhapus seluruhnya menjadi salah satu penyebab.

Era reformasi yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi tetap menyisakan nilai-nilai lampau seperti feodalisme, praktik patrimonialisme, patronase, dan masyarakat komunal yang cenderung permisif.

“Konsekuensinya, dinasti politik mendapat peluangnya di era demokrasi,” ujar Siti dalam diskusi diskusi “Korupsi dan Dinasti Politik”, di Jakarta, Senin, 19 September 2016.

Dalam sistem patrimonial misalnya, perbedaan batas privat dan publik menjadi kabur. “Semua hubungan kekuasaan seperti politik atau administrasi merupakan hubungan yang bersifat personal.”

Selain itu, Siti juga menyoroti sistem multi partai dan praktik pilkada langsung. Kedua hal tersebut berhasil meningkatkan partisipasi rakyat, namun keduanya juga menghambat konsolidasi demokrasi lokal. “Contohnya, muncul praktik politik uang dan politik transaksional dalam Pilkada,” jelas Siti.

Praktik pilkada saat ini juga memunculkan sifat oportunistik dan perilaku menghalalkan segala cara. Hal itu berujung pada pilkada yang sekedar digunakan untuk arena elit meraih kekuasaan atau membangun dinasti.

“Pilkada jadi menyimpang dari tujuannya untuk memilih pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu memajukan daerah,” katanya.

Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengatakan, politik dinasti menghasilkan bad governance. “Kecenderungannya menghabiskan anggaran. Terutama untuk infrastruktur, kesehatan, dan sanitasi,” katanya pada kesempatan yang sama.

Sayangnya, penghabisan anggaran itu tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. “Dia lebih berkorelasi dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Hadir dalam diskusi tersebut koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan tokoh masyarakat Banten Embay Mulya Syarif.

(Egi)

Counter:
33

Foto: Dok.ICW

Kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan.
Pemecatan 1.466 PNS yang menjadi terpidana korupsi berjalan di tempat. Gaji yang berasal dari...

Foto: Dok.ICW

Penandatanganan MoU antara ICW dan BPJS Kesehatan

Foto: DetikNews

Periode Minim Prestasi,  Penuh Kontroversi