CATATAN EVALUASI KINERJA DUA TAHUN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO & JUSUF KALLA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Indonesia Corruption Watch

Catatan Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Pemberantasan Korupsi

BELUM MEMUASKAN DAN MASIH JAUH DARI HARAPAN

 

A. PENGANTAR

Tanggal 20 Oktober 2016, usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) genap berusia 2 tahun. Sudah banyak hal telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi bersama dengan Kabinet Kerjanya. Menuju tahun kedua secara perlahan Jokowi sudah mulai mandiri sebagai seorang Presiden bukan lagi sebagai Petugas Partai. Meskipun tidak jarang beberapa kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversial.

Pada tahun pertama pemerintah Jokowi (2014-2015) muncul sejumlah catatan terhadap pemerintah Jokowi. Pemerintahan Jokowi dinilai masih tersandera kepentingan partai politik, utamanya partai pendukung. Hal tersebut terlihat jelas dalam pengisian posisi menteri dan pimpinan lembaga negara setingkat menteri dan juga pimpinan penegak hukum. Kinerja menteri dan Jaksa Agung rasa Parpol juga dinilai tidak memuaskan dan banyak menimbulkan kontroversi sehingga berdampak pada turunnya citra Jokowi-JK dimata publik.

Kinerja pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK justru tenggelam dibalik sejumlah kegaduhan dibidang hukum khususnya soal kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK. Belum muncul regulasi yang kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi seperti : RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai”. RUU Tipikor yang sedianya mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi bahkan tidak tersentuh sama sekali. Inpres Antikorupsi 2015 terlambat dikeluarkan oleh Jokowi dan diragukan implementasinya. Gagasan tentang peraturan antikriminalisasi pejabat justru dinilai negatif dan kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi.

Presiden Jokowi dinilai belum dapat menyelamatkan KPK secara tuntas dari upaya pelemahan terhadap komisi antikorupsi ini. Eksistensi KPK masih dalam ancaman setidaknya ditahun pertama pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi-JK juga belum sepenuhnya mengimplementasikan wacana ataupun agenda pemberantasan korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam Program Nawacita.

Setahun pertama berjalan terlihat agenda pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi masih berfokus pada kebijakan dibidang ekonomi dan dalam melakukan konsolidasi partai politik untuk mendukung pemerintahan Jokowi. Belum muncul sosok Jokowi-JK sebagai figur pemimpin antikorupsi. Indonesia juga belum keluar dari zona Negara terkorup didunia karena pada tahun 2015 dengan skor CPI 36, Indonesia masih berada di posisi 88 dari 168 jumlah negara.

Lalu bagaimana dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK khususnya pada bidang pemberantasan korupsi? Apakah kinerja pemberantasan korupsi Jokowi JK lebih baik dari tahun sebelumnya dan sesuai dengan program Nawa Cita maupun harapan rakyat?

AttachmentSize
PDF icon ICW: Catatan 2 tahun Jokowi-JK.pdf246.69 KB
Counter:
49

foto: okezone.com

Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya mengandung masalah serius. Dengan komposisi yang ada, ada...
Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling...
foto: idntimes.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana...
foto: law-justice.co
Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang...