Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 9-15 Juni 2016

Seputar Berita Antikorupsi

 
Perkembangan penting

9 Juni

  • Mantan Bupati Pelalawan, Azmun Jafar, divonis bebas atas kasus korupsi lahan perkantoran Bhakti Praja. Azmun dinilai tidak bersalah dalam perkara ganti rugi lahan kantor yang merugikan negara hingga Rp38 miliar.
  • Wakil DPRD Sumatra Utara 2009-2014, Kamaluddin Harahap, dijatuhi pidana penjara 4 tahun 8 bulan, membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara sekaligus uang pengganti sebesar Rp1,2 miliar karena terbukti menerima Rp1,26 miliar dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam periode 2013-2014 terkait dengan pembahasan sejumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
  • Mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, tidak mengajukan eksepsi setelah didakwa menerima hadiah berupa uang sejumlah S$328 ribu, Rp1 miliar dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dan sejumlah S$404 ribu dari Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, terkait pembangunan jalan di Maluku.
  • Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, menjemput paksa Syam, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai, karena tidak hadir dalam panggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi program Jaminan Kesehatan Dae­rah (Jamkesda) dan Asuransi Kesehatan (Askes) di RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai, tahun anggaran 2010-2011.

 

10 Juni

  • Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dinilai sebagai pelaku utama suap untuk mendapatkan proyek jalan di Maluku.
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo, Edi Marsudi, bersama anggota DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, diperiksa KPK sebagai saksi bagi M.Sanusi.
  • Tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi, La Nyalla Mattalitti, menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya di Gedung Kejaksaan Agung terkait dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  • Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri terima pelimpahan tahap dua berkas perkara beserta dua tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Natuna tahun 2011-2012 senilai Rp 3,25 milliar, dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri.

 

13 Juni

  • Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurachman, mangkir dari pemeriksaan keempat kalinya oleh KPK atas kasus dugaan suap terkait pendaftaran perkara peninjauan kembali (PK) di PN Jakpus.
  • Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan empat mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Benowo, Surabaya, dan satu orang debitur terkait korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
  • KPK menangkap dua pejabat BUMN serta satu orang perantara terkait kasus korupsi di PT BA, dan sejumlah barang bukti uang dollar sebesar 128.835 Dollar AS atau setara dengan Rp1,7 miliar.
  • Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara mengekspose nama-nama tersangka kasus pengadaan kendaraan operasional Bank Sumut senilai Rp18 miliar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013 dengan kerugian negara mencapai Rp4,9 Miliar.

 

14 Juni

  • Anggota Komisi VII DPR, Dewie Yasin Limpo, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider kurungan 3 bulan karena terbukti menerima suap untuk proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.
  • Lima dari tujuh anggota Komisi V DPR tidak memenuhi panggilan KPK terkait perkara dugaan gratifikasi proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  • KPK tidak menemukan tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

15 Juni

  • Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi, dan anggota Komisi V DPRD DKI Jakarta, Jafar Sidik, diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Sanusi dalam kasus dugaan suap terkait pembuatan rancangan peraturan daerah reklamasi pantai Jakarta.

 

Counter:
2

Foto: news.detik.com
DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan dalam...
Foto: katadata.co.id
Syarat SP3 dalam KUHAP ada tiga, yakni tidak ada bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan...
Foto: beritasatu.com
Pemilihan Pimpinan KPK dan Ketua KPK oleh Komisi III DPR RI berakhir anti klimaks. Sebagaimana yang...
Foto: ksp.go.id
Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK...