Buletin: Terbaru, 2015-4-17

RINGKASAN:

Pada Jum’at, 17 April, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melantik Badrodin Haiti sebagai Kapolri, di Istana Negara. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam upacara pelantikan tersebut, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, petinggi militer, anggota Komisi Kepolisian Nasional, dan juga para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Johan Budi, dan Zulkarnaen. Kompas melaporkan bahwa Budi Gunawan, yang pencalonannya sebagai Kapolri ditarik sehubungan dengan tuduhan korupsi terhadap dirinya, tidak hadir dalam upacara. Padahal Budi Gunawan telah diindikasikan akan diangkat sebagai Wakil Kapolri. Para pimpinan KPK mengatakan bahwa mereka berharap pelantikan Haiti dapat menandai berakhirnya konflik KPK-Polri, dan awal dari hubungan kerja yang baik antara kedua lembaga penegak hukum tersebut. Haiti menangapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya berencana untuk mendukung penuh KPK dan tugas KPK dalam memberantas korupsi.  

Dalam upaya mengisi kekosongan jabatan Wakil Kapolri sehubungan dengan pelantikan Haiti, pada Jum’at, 17 April,  Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri (Wanjakti), mengumumkan bahwa mereka akan segera  memulai proses pemilihan Wakapolri. Budi Gunawan telah dikonfirmasi sebagai salah satu calon, setelah kunjungan Jokowi ke DPR minggu lalu.

PERKEMBANGAN UTAMA:

Senin, 13 April – Hadi Poernomo menarik permohonan praperadilannya

Senin, 13 April – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan permohonan praperadilan Sutan Bhatoegana

Senin, 13 April – KPK memanggil Jero Wacik untuk ketiga kalinya

Selasa, 14 April – Kepolisian mengeledah kantor dari vendor sistem pembayaran online gateway

Selasa, 14 April – Kepolisian menunda gelar kasus Budi Gunawan setelah gagal berkoordinasi dengan KPK dan PPATK.

Selasa, 14 April – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Suroso Atmo Martoyo

Rabu, 15 April – Pimpinan DPR mengunjungi rumah Badrodin Haiti sebelum sidang pengesahan

Kamis, 16 April – DPR mengesahkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri

Kamis, 16 April – KPK memeriksa politisi PDI-P dan pengusaha yang ditahan dalam operasi tangkap tangan

Jum’at, 17 April – Badrodin Haiti dilantik sebagai Kapolri.

IMPLIKASI:

Sepanjang berlangsungnya konflik KPK-Polri, para analis telah menspekulasikan adanya hubungankhusus antara Badrodin Haiti dengan Budi Waseso, yang juga jelas terlihat sebagai kaki-tangan Budi Gunawan. Meskipun pernyataan Haiti terdengar lebih tidak agresif dibandingkan dengan pernyataan Waseso sehubungan dengan kasus-kasus terhadap staf KPK dan aktivis anti-korupsi, masih belum jelas apakah dirinya memang memiliki opini yang berbeda dengan Ketua BARESKRIM tersebut, atau ia hanya berusaha menjaga citra baik dirinya. Jawabannya akan bisa dilihat pada minggu-minggu ke depan, dengan dilontarkannya ancaman baru Waseso yang mengatakan bahwa pihaknya akan menuntut Ketua non-aktif KPK, Abraham Samad, dan Wakil Ketua non-aktif KPK, Bambang Widjojanto. Pada Jum’at, 17 April, Haiti memberikan indikasi bahwa dirinya sepertinya tidak mungkin mengubah arah politik saat ini, dengan pernyataannya bahwa ia akan memberikan kebebasan pada BARESKRIM untuk melakukan penyidikan. Dalam pernyataan berbeda, Haiti dikutip telah memberikan pernyataan bahwa penyidikan atas Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan diteruskan.

Promosi Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri, oleh sebagian besar pihak dianggap sebagai inti dari kompromi di DPR untuk memuluskan jalan pengesahan Haiti. Presiden Jokowi dan Plt. Wakil Ketua KPK, Johan Budi, menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan tersebut, menghindari terulangnya konflik politik. Nampaknya, baik Presiden maupun KPK telah menerima kenyataan bahwa Gunawan kemungkinan besar akan mendapatkan promosi beberapa minggu ke depan – terlepas dari pertanyaan mengenai transaksi keuangannya – dan lebih memfokuskan diri mereka pada masalah-masalah prioritas lain.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 17 April 2015

Counter:
26

Siaran Pers Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!
Kartu prakerja tak lebih dari program pemborosan anggaran. Pihak penyedia pelatihan adalah salah...