Buletin Mingguan Anti-Korupsi: Update Juli 2016

RINGKASAN MINGGUAN

UPDATE STATUS

28 Juli

  • Devianti Rochaeni, Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014.
  • Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menolak semua gugatan praperadilan penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti atas dugaan korupsi proyek pengadaan pergola atau besi peneduh yang disidik Kejaksaan Tinggi DIY.
  • Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Djoko Sartono, dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkait kasus dugaan penyelewengan lelang pengadaan pipanisasi 10 ribu Sambungan Rumah (SR) senilai Rp8,9 miliar di PDAM Delta Tirta.

29 Juli

  • Kejaksaan Negeri melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya masyarakat berpenghasilan rendah dari Kabupaten Ogan Ilir ke Pengadilan Tipikor Palembang.
  • KPK memeriksa rektor Universitas Airlangga (Unair), Mohammad Nasih, sebagai saksi untuk perkara kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2007-2010 dan alat kesehatan rumah sakit tersebut pada tahun 2009.
  • Sembilan saksi diperiksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon terkait penanganan  kasus dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Setda Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2012.

1 Agustus

  • Berkas mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, terkait dugaan suap dan upaya penyamaran aset di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dilimpahkan ke tahapan penuntutan atau P21 oleh KPK.
  • Sidang kasus korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial 2012-2013 dengan terdakwa mantan Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.
  • Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dugaan keterlibatan kasus tindak pidana korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013 sebesar Rp23 miliar.

2 Agustus

  • Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Rohadi melalui anaknya, Ryan Seftriadi, tidak dapat diterima. Alasannya, permohonan itu tidak diajukan kepada pengadilan di wilayah tempat tergugat, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, berada.

3 Agustus

  • Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rina Pertiwi, diperiksa terkait Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil, dalam kasus transaksi suap untuk mengurangi hukuman buat Saipul.
  • KPK memeriksa dua orang advokat, Susi Marlinda Manurung dan Titik Yustica Siahaan, sebagai saksi dalam kasus suap perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Counter:
1

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...