Buletin Mingguan Anti-Korupsi: Update 14-20 Juli 2016

RINGKASAN MINGGUAN


UPDATE STATUS

14 Juli

  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dimintai keterangan terkait pembelian lahan senilai Rp668 miliar di Cegkareng, Jakarta Barat.

15 Juli

  • KPK menyita aset milik Sanusi, tersangka tindak pidana pencucian uang dan dugaan suap terkait pembahasan Raperda reklamasi sekaligus mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, berupa 4 mobil mewah, 6 unit apartemen, dan sebuah rumah.

  • I Putu Sudiartana, mantan anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus suap sebesar Rp500 juta dan S$40 ribu terkait dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatra Barat.

18 Juli

  • Majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang menolak eksepsi penasihat hukum Doddy Aryanto Supeno, terdakwa kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

19 Juli

  • Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang meningkatkan tiga kasus dugaan korupsi dari penyelidikan ke penyidikan. Tiga kasus tersebut yaitu penyelewengan dana santunan pensiun PNS dan pensiunan janda/duda PNS di Sekretariat Daerah Ketapang tahun 2014, penyimpangan anggaran dan penyaluran dana bansos pada SLBN Ketapang 2012-2015, serta penyimpangan penyaluran dana Kapitasi JKN pada FKTP Ketapang 2014-2015.

20 Juli

  • Anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto, tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku, menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

  • Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka kasus tindak pidana korupsi penjualan aset di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

  • Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2012.

Counter:
5

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...