Buletin Anti-Korupsi: Update 8-6-2016

POKOK BERITA:

 

“Ajudan Nurhadi Akan Diperiksa di Poso”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/08/400313/Ajudan-Nurhadi-Akan-Diperiksa-di-Poso

Tempo, Rabu8 Juni 2016

KPK berencana ke Poso untuk memeriksa empat anggota Brigade Mobile (Brimob) Kepolisian yang menjadi ajudan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman. Empat polisi itu diduga adalah saksi penting untuk membuka takbir keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

“Tersangka Jangan Dilantik”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/08/Tersangka-Jangan-Dilantik

Kompas, Rabu, 8 Juni 2016

KPK berharap calon kepala daerah yang berstatus tersangka tidak lagi dilantik. Selain untuk menjaga komitmen melawan korupsi, pelantikan itu juga mengganggu efektivitas pemerintahan karena sewaktu-waktu mereka bisa ditahan.

 

"Kejagung Perlu Efektifkan Sistem Penarikan Piutang

http://print.kompas.com/baca/2016/06/08/Kejagung-Perlu-Efektifkan-Sistem-Penarikan-Piutang - Kompas, Rabu, 8 Juni 2016

Kejaksaan Agung perlu membuat sistem yang lebih efektif untuk penarikan piutang tindak pidana korupsi atau kasus perdata terkait korupsi. Menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan tingginya piutang dari aset yang belum dieksekusi di Kejaksaan Agung hingga Rp 1,82 triliun tahun 2015.

 

“Lembaga Antirasywah Potong Anggaran Rp69 Miliar”

Media Indonesia, Rabu, 8 Juni 2016

Alih-alih merengek minta penaikan anggaran ke pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi malah mengusulkan pemotongan atau penghematan anggaran sebesar Rp69.601.995.900. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden No 4/2016 tentang Pemotongan dan Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN 2016.

 

Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
0

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...