Buletin Anti-Korupsi: Update 5-8-2016

POKOK BERITA:

 

“Besan Nurhadi Urus Perkara Golkar di MA”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/05/Besan-Nurhadi-Urus-Perkara-Golkar-di-MA

Kompas, Jumat, 5 Agustus 2016

Mantan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna disebut mengurus perkara kasasi Partai Golkar yang diputus 20 Oktober 2015. Andri mengurus perkara tersebut atas permintaan Taufik, besan mantan Sekretaris MA Nurhadi. Keterlibatan besan Nurhadi untuk mengurus perkara kasasi Partai Golkar di MA ini terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

 

“BPK: Rp 1,82 Triliun Piutang Kejaksaan Tak Jelas”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/05/BPK-Rp-182-Triliun-Piutang-Kejaksaan-Tak-Jelas

Kompas, Jumat, 5 Agustus 2016

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya ketidakjelasan uang pengganti perkara korupsi senilai Rp 1,82 triliun di Kejaksaan Agung. Laporan mengenai dana tersebut tidak disertai dokumen sumber yang memadai. Disebutkan, piutang uang pengganti Kejaksaan pada 2015 naik menjadi Rp 15,7 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari piutang tahun 2014 senilai Rp 14,5 triliun

 

Praktik Mafia Hukum Menggurita di MA

Media Indonesia, Jumat, 5 Agustus 2016

Praktik mafia hukum yang sangat menggurita di Mahkamah Agung (MA) tersingkap secara gamblang saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutan dengan terdakwa mantan Kasubdit Kasasi Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna.Terungkap bahwa ia menjadi mafia di 28 perkara.

 

“Suap Kasus Saipul Jamil, KPK Periksa Mantan Ketua PN Jakarta Utara”

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/05/063793439/suap-kasus-saipul-jamil-kpk-periksa-mantan-ketua-pn-jakarta-utara - Tempo, Jumat, 5 Agustus 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan untuk mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Lilik Mulyadi. Pemeriksaan ini terkait dengan suap panitera pengganti PN Jakarta Utara. Lilik akan diperiksa sebagai saksi untuk Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil yang diduga terlibat menyuap panitera pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi.

 

Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
0

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...