Buletin Anti-Korupsi: Update 3-6-2016

POKOK BERITA:


“Keterlibatan Hakim Lain Didalami”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/03/Keterlibatan-Hakim-Lain-Didalami

Kompas, Jumat, 3 Juni 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk di antaranya hakim lain, dalam kasus dugaan suap terhadap dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Janner Purba dan Toton. Tidak tertutup kemungkinan, pendalaman keterangan oleh penyidik komisi anti korupsi itu mengarah pada adanya tersangka baru.


“MA Kritik Kejaksaan”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/03/MA-Kritik-Kejaksaan

Kompas, Jumat, 3 Juni 2016

Mahkamah Agung mengkritik langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang terus menerbitkan surat perintah penyidikan untuk La Nyalla Mattalitti. Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengungkapkan, meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur pembatasan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru, tindakan kejaksaan berulang kali menerbitkan sprindik baru untuk penetapan tersangka yang dibatalkan putusan praperadilan terkesan kurang arif.


“Suryadharma Ali tidak Berani Ajukan Kasasi”

Media Indonesia, Jumat, 3 Juni 2016

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). Meski hukumannya diperberat, SDA menyatakan tidak akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, ia merasa kecewa atas sikap hakim PT DKI yang mengabaikan fakta yang diajukan dan merasa puas menghukum berat terdakwa.


Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
1

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...