Buletin Anti-Korupsi: Update 27-6-2016

POKOK BERITA:


“Jaksa Agung Akui Temuan Janji Uang”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/25/401211/Jaksa-Agung-Akui-Temuan-Janji-Uang

TempoSabtu25 Juni 2016

Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, mengakui Tim Klarifikasi Jaksa Agung Muda Pengawasan menemukan informasi Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tomo Sitepu, meminta uang kepada Marudut Pakpahan. Uang tersebut diduga sebagai fee atau suap agar Kejati DKI Jakarta menghentikan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan PT Brantas Abipraya senilai Rp 7,028 miliar.


“Rohadi Diduga Sering "Bereskan" Kasus”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/25/Rohadi-Diduga-Sering-Bereskan-Kasus

Kompas, Sabtu, 25 Juni 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, sering menjadi perantara untuk membereskan sejumlah kasus. KPK saat ini masih mendalami modus yang digunakan Rohadi, khususnya dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara artis Saiful Jamil.


“Pengadilan Setujui Penggeledahan La Nyalla”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/25/Pengadilan-Setujui-Penggeledahan-La-Nyalla

Kompas, Sabtu, 25 Juni 2016

Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya memberi surat persetujuan penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Turunnya surat ini dinilai sebagai lampu hijau bagi kejaksaan untuk segera melimpahkan berkas La Nyalla meskipun hingga saat ini yang bersangkutan masih menolak diperiksa sebagai tersangka.


“Kejaksaan Temukan Penyimpangan”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/25/Kejaksaan-Temukan-Penyimpangan

Kompas, Sabtu, 25 Juni 2016

Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan dan anggaran fiktif penggunaan dana hibah serta bantuan sosial Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan bukti terus dilakukan, termasuk pemeriksaan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sampai empat kali.


Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
9

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...