Buletin Anti-Korupsi: Update 26-9-2016

POKOK BERITA:

 

Ketentuan Terpidana Percobaan Digugat”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/09/26/Ketentuan-Terpidana-Percobaan-Digugat

Kompas, Senin, 26 September 2016

Dibolehkannya terpidana percobaan mengikuti pencalonan kepala daerah di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 dinilai sesat dan keliru. Untuk membatalkan ketentuan itu, Indonesia Corruption Watch mengajukan uji materi atas PKPU ke Mahkamah Agung hari ini.

 

Cegah Sosok Sarat Kepentingan”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/09/24/Cegah-Sosok-Sarat-Kepentingan

Kompas, Sabtu, 24 September 2016

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) idealnya dipimpin oleh sosok yang independen dan bebas dari berbagai kepentingan politik. Hal ini penting untuk menjaga kinerja PPATK sebagai lembaga independen di bidang informasi intelijen keuangan..

 

Kewajiban LHKPN Mandul tanpa Sanksi”

http://mediaindonesia.com/news/read/68780/kewajiban-lhkpn-mandul-tanpa-sanksi/2016-09-26 - Media Indonesia, Senin, 26 September 2016

KPK meminta pemerintah dan DPR memberikan ketegasan sanksi tindak pidana korupsi. Pasalnya terdapat multitafsir sanksi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

 

DPD Tersandera Kasus Irman”

http://mediaindonesia.com/news/read/68775/dpd-tersandera-kasus-irman/2016-09-26

Media Indonesia, Senin, 26 September 2016

Indonesia Corruption Watch (ICW) heran dengan sikap Irman Gusman yang enggan melepas jabatan Ketua DPD sebab menggerus kepercayaan masyarakat kepada DPD. Seharusnya jabatan itu langsung dilepas tak lama setelah penetapannya sebagai tersangka suap distribusi kuota gula impor.

 

KPK Minta Pemerintah Konsisten Pertahankan JC”

http://mediaindonesia.com/news/read/68683/kpk-minta-pemerintah-konsisten-pertahankan-jc/2016-09-25 - Media Indonesia, Minggu, 25 September 2016

KPK meminta pemerintah konsisten memandang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal itu harus tercermin dengan pengetatan remisi. JC (justice collabolator) masih relevan dengan Peraturan PEmerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan filosofi JC itu untuk penegakan kompleksitas kasus dalam hukum.

 

Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
4

foto: okezone.com

Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya mengandung masalah serius. Dengan komposisi yang ada, ada...
Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling...
foto: idntimes.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana...
foto: law-justice.co
Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang...