Buletin Anti-Korupsi: Update 26-4-2016

POKOK BERITA:

 

Kejagung Tak Layak Tangai Kasus 'Panama Papers'”

http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/kejagung-tak-layak-tangai-kasus-panama-papers/114390 - Berita Satu, Selasa, 26 April 2016

Kejaksaan Agung tidak layak dan tidak boleh dipercaya menangani kasus dugaan korupsi Panama Papers, terkait sejumlah pejabat negara yang nama-namanya tercantum dalam perusahaan cangkang penunggak pajak, yang belakangan ramai dibahas. Alasannya, selain Kejaksaan mudah diintervensi oleh berbagai kekuatan politik yang ada, juga masih banyak kasus besar dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat tinggi masih ditangani Kejaksaan Agung, tetapi tidak kunjung diselesaikan ke tingkat penyidikan dan penuntutan.

 

Anggota Dewan Kompak Bantah Terima Duit Abdul Khoir

http://koran.tempo.co/konten/2016/04/26/398020/Anggota-Dewan-Kompak-Bantah-Terima-Duit-Abdul-Khoir - Tempo, Selasa, 26 April 2016

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro, membantah menerima komisi terkait program aspirasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Maluku. Hal ini terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

 

KPK Ingatkan Pemda Taati Aturan Reklamasi

http://print.kompas.com/baca/2016/04/26/KPK-Ingatkan-PemdaTaati-Aturan-Reklamasi

Kompas, Selasa, 26 April 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah daerah berhati-hati membuat kebijakan reklamasi pantai di wilayahnya. KPK saat ini menaruh perhatian serius pada kebijakan reklamasi di daerah agar tidak terjadi kasus seperti di reklamasi Teluk Jakarta.

 

"Kejaksaan Sering Diadukan

http://print.kompas.com/baca/2016/04/26/Kejaksaan-Sering-Diadukan

Kompas, Selasa, 26 April 2016

Setiap tahun, Ombudsman Republik Indonesia menerima ratusan pengaduan dari masyarakat terkait kinerja kejaksaan. Ini mengindikasikan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan belum maksimal. Data Ombudsman Republik Indonesia (ORI), ada 117 pengaduan masyarakat yang mereka terima terkait kejaksaan pada tahun 2015.

 

Reformasi Pajak Terus Berlanjut”

Media Indonesia, Selasa, 26 April 2016

Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat pajak di seluruh Tanah Air agar tidak berhenti mereformasi perpajakan baik dengan maupun tanpa kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

 

Informasi pada pukul 17:30 WIB

Counter:
2

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...