Buletin Anti-Korupsi: Update 26-2-2016

POKOK BERITA:

 

Kerugian Besar akibat Penundaan

http://print.kompas.com/baca/2016/02/26/Kerugian-Besar-akibat-Penundaan

Kompas, Jumat, 26 Februari 2016

Kerugian besar harus ditanggung pemerintah dan pelaku usaha akibat penundaan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR diputuskan penunjukkan alat kelengkapan Dewan untuk membahas RUU Pengampunan Pajak ditunda. Mayoritas fraksi beralasan masih perlunya mempelajari naskah akademik serta draf RUU Pengampunan Pajak.

 

206 Kasus Korupsi Tak Selesai

http://print.kompas.com/baca/2016/02/26/206-Kasus-Korupsi-Tak-Selesai

Kompas, Jumat, 26 Februari 2016

Sebanyak 206 kasus korupsi yang disidik kejaksaan di seluruh Indonesia pada 2015 belum tuntas. Kejaksaan mengalami sejumlah kendala dalam penanganan kasus korupsi, antara lain masalah anggaran yang tidak memadai, perkara yang rumit, dan keterbatasan sumber daya.

 

Sepanjang Tahun 2015, Korupsi Terbanyak di Sektor Keuangan Daerah

http://www.beritasatu.com/nasional/351253-icw-sepanjang-tahun-2015-korupsi-terbanyak-di-sektor-keuangan-daerah.html
Berita Satu, Jumat, 26 Februari 2016

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2015, kasus korupsi terbanyak dan sudah masuk tahap penyidikan terjadi di sektor keuangan daerah. Berdasarkan temuan ICW, kasus korupsi di sektor keuangan daerah terjadi sebanyak 105 kasus dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 385,5 miliar.

 

Informasi pada pukul 17:30 WIB

Counter:
0

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...