Buletin Anti-Korupsi: Update 25-7-2016

POKOK BERITA:

 

“Pengacara Siapkan Rasuah Rp 500 Juta”

http://koran.tempo.co/konten/2016/07/22/402279/Pengacara-Siapkan-Rasuah-Rp-500-Juta - TempoJumat, 22 Juli 2016

Asep Ruhiyat, advokat yang beracara di Mahkamah Agung, mengaku menyiapkan sejumlah uang untuk membayar hakim agung. Uang itu rencananya diberikan melalui Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata MA, Andri Tristianto Sutrisna, yang kini menjadi terdakwa penyuapan.

 

“Prasetio Sering Bertemu Aguan”

http://print.kompas.com/baca/2016/07/21/Prasetio-Sering-Bertemu-Aguan

Kompas, Kamis, 21 Juli 2016

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sering berkonsultasi dengan pemilik Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan, mengenai pembahasan dua rancangan peraturan daerah tentang tata ruang lahan reklamasi di pantai utara Jakarta.

 

“KPK Buka Peluang Sanusi Jadi "Justice Collaborator"”

http://print.kompas.com/baca/2016/07/22/KPK-Buka-Peluang-Sanusi-Jadi-Justice-Collaborator KompasJumat, 22 Juli 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan. Keterkaitan Sanusi dengan pemerintah dan pengembang dapat membantu KPK mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap untuk memengaruhi pembahasan Raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

 

“Rp100 Juta untuk Hindari Hakim Artidjo”

Media IndonesiaJumat, 22 Juli 2016

Permainan uang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) terus terkuak. Dalam perkara suap dengan terdakwa Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Andri Tristianto Sutrisna, saksi mengungkap adanya permintaan uang untuk menghindari hakim Artidjo Alkostar.

 

“Tren vonis koruptor menurun, kualitas hakim dipertanyakan”

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160724_indonesia_tren_vonis_tipikor_icw – BBC, Minggu, 24 Juli 2016

Temuan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa vonis bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi periode Januari hingga Juni 2016 adalah yang paling ringan sepanjang periode yang sama dalam lima tahun terakhir.

 

Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
4

Foto: news.detik.com
DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan dalam...
Foto: katadata.co.id
Syarat SP3 dalam KUHAP ada tiga, yakni tidak ada bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan...
Foto: beritasatu.com
Pemilihan Pimpinan KPK dan Ketua KPK oleh Komisi III DPR RI berakhir anti klimaks. Sebagaimana yang...
Foto: ksp.go.id
Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK...