Buletin Anti-Korupsi: Update 24-3-2016

POKOK BERITA:

 

DPR Ada di Zona Aman

Media Indonesia, Kamis, 24 Maret 2016

Rendahnya kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu ditanggapi secara serius, di antaranya dengan menerapkan mekanisme sanksi yang tegas bagi mereka yang lalai menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

 

KPK Diminta Tuntaskan Kasus Hambalang

http://koran.tempo.co/konten/2016/03/24/396145/KPK-Diminta-Tuntaskan-Kasus-HambalangTempo, Kamis, 24 Maret 2016

Terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas skandal korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pengusutan tersebut diperlukan bila pemerintah ingin melanjutkan proyek yang sempat terbengkalai itu.

 

Kasus Korupsi IPDN, KPK Cekal Pejabat Kemendagri Dudy Jocom ke Luar Negeri

http://news.detik.com/berita/3172212/kasus-korupsi-ipdn-kpk-cekal-pejabat-kemendagri-dudy-jocom-ke-luar-negeri - Detik, Kamis, 24 Maret 2016

KPK mengajukan pencekalan terhadap Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011.

Counter:
0

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...