Buletin Anti-Korupsi: Update 2016-1-21

POKOK BERITA:

 

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Hentikan Kasus BW dan Samad: Semua Sudah Selesai!

http://news.detik.com/berita/3123038/komisi-iii-dpr-minta-jaksa-agung-hentikan-kasus-bw-dan-samad-semua-sudah-selesai - Detik, Kamis, 21 Januari 2016

Komisi III menilai kasus dua mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS) sebaiknya dihentikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman kepada Jaksa Agung M Prasetyo. Alasan Benny mengatakan itu adalah kasus BW dan AS sudah lama terkatung-katung.

 

DPR Dinilai Berlaku Lajak

Media Indonesia, Kamis, 21 Januari 2016

DPR dinilai telah berlaku lajak dengan menyalahgunakan fungsi pengawasan lembaga itu. Kewenangan pengawasan parlemen dikatakan telah dimanfaatkan secara pragmatis oleh orang per orang dan kelompok. Hal ini terkait Komisi III DPR yang meminta kasus Setya Novanto dihentikan Kejaksaan Agung dan pemanggilan pimpinan KPK terkait penggeledahan Gedung DPR.

 

Rp69 Miliar Diduga Mengalir ke Komisi V

Media Indonesia, Kamis, 21 Januari 2016

Tersangka suap proyek pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum-Pekerjaan Rakyat, mantan anggota DPR Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, tak membantah adanya aliran Rp69 miliar ke Komisi V DPR. Uang sebanyak itu diduga untuk mengamankan proyek infrastruktur di Ambon, Maluku, di Kementerian PU-Pera tahun anggaran 2016 dan diduga mengalir sampai ke Ketua Komisi V.

 

Pemotongan Dana Perintah Jamaluddien
Media Indonesia, Kamis, 21 Januari 2016

Pemotongan-pemotongan anggaran di setiap direktorat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) tahun 2013-2014 disebut atas perintah Jamaluddien Malik yang saat itu menjabat Dirjen P2KTrans. Pengumpulan uang sebesar Rp9,75 miliar yang didapat dari pemotongan anggaran tersebut diperuntukkan bagi DPR.

 

Informasi pada pukul 17:30 WIB

Counter:
0

Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...