Buletin Anti-Korupsi: Update 2016-1-19

POKOK BERITA:

 

Mengapa KPK Butuh Pengamanan Maksimal?

http://print.kompas.com/baca/2016/01/19/Mengapa-KPK-Butuh-Pengamanan-Maksimal

Kompas, Selasa, 19 Januari 2016

Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja sejumlah anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tak ada yang berbeda dengan penggeledahan-penggeledahan yang dilakukan KPK sebelumnya. Namun, kali ini, tindakan KPK tersebut memicu reaksi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang kemudian diamini pimpinan DPR dan 10 fraksi. Pengawalan Brigade Mobil (Brimob) bersenjata lengkap saat penggeledahan dipersoalkan.

 

Lino Pertanyakan Landasan Penetapan Tersangka

http://print.kompas.com/baca/2016/01/19/Lino-Pertanyakan-Landasan-Penetapan-Tersangka - Kompas, Selasa, 19 Januari 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dihadapkan dengan upaya praperadilan yang diajukan tersangka. Kali ini giliran mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino yang mengajukan permohonan praperadilan untuk membatalkan status tersangka dirinya yang dilakukan KPK pada akhir tahun lalu.

 

DPR Resmi Kembalikan 18 Nama Calon ORI ke Presiden

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/01/19/53728//25/DPR-Resmi-Kembalikan-18-Nama-Calon-ORI-ke-PresidenHarian Terbit, Selasa, 19 Januari 2016

Komisi II DPR resmi mengembalikan 18 nama calon pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU Ombudsman, Komisi II bertugas melakukan fit and proper test. Akan tetapi, Komisi II terlebih dahulu mengembalikan ke 18 calon yang lolos seleksi ke pemerintah untuk dipertimbangkan kembali berkenaan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Zumrotin dan Anis Hidayah anggota Panitia Seleksi (Pansel).

 

Informasi pada pukul 17:30 WIB

Counter:
0

Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...