Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-2

POKOK BERITA:

 

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Gatot

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/02/386383/KPK-Diminta-Ambil-Alih-Kasus-Gatot

Tempo, Senin, 2 November 2015

Kejaksaan Agung diminta menyerahkan penanganan kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan.

 

Pemerintah Dianggap Bohongi Publik

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/02/386351/Pemerintah-Dianggap-Bohongi-Publik

Tempo, Senin, 2 November 2015

Pemerintah dinilai telah membohongi publik setelah secara diam-diam menyetujui tambahan anggaran untuk pembangunan Kompleks Parlemen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Padahal beberapa kali pemerintah memastikan akan menolak usulan para wakil rakyat.

 

Bukti Tawar-menawar DPR-Pemerintah”

http://print.kompas.com/baca/2015/11/02/Bukti-Tawar-menawar-DPR-Pemerintah

Kompas, Senin, 2 November 2015

Pemberian tambahan anggaran Rp 740 miliar untuk DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dinilai sebagai bukti adanya relasi transaksional antara DPR dan pemerintah. Proyek pengembangan Kompleks Parlemen yang banyak dipersoalkan ternyata menjadi alat tawar-menawar antara DPR dan pemerintah demi meloloskan RAPBN 2016.

 

"Lobi Luhut Ikut Muluskan APBN"
Media Indonesia, Sabtu, 31 Oktober 2015

Setelah melalui forum lobi yang panjang sebagai jalan terakhir dalam rapat paripurna DPR, RAPBN 2016 akhirnya disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi APBN 2016. Pemerintah mengirim Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memuluskan pengesahan APBN 2016 tersebut.

 

RJ Lino Mangkir Panggilan Bareskrim Terkait Korupsi Pelindo II
http://m.liputan6.com/news/read/2355186/rj-lino-mangkir-panggilan-bareskrim-terkait-korupsi-pelindo-iiLiputan 6, Senin, 2 November 2015

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri memanggil Dirut Pelindo II RJ Lino untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II. Namun, yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan alias mangkir.

Informasi pada pukul 17:30 WIB

Counter:
1

Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...