Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-19

POKOK BERITA:
 

Presiden Pastikan Revisi Perkuat KPK”
Media Indonesia, Sabtu, 17 Oktober 2015

Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang berikutnya tidak hanya disebabkan pemerintah tengah berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo mengakui pihaknya tidak menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hanya, menurutnya, tujuannya memperkuat dan mempertajam kewenangan komisi antirasywah tersebut.
 

Suap Patrice dari Istri Gatot
http://koran.tempo.co/konten/2015/10/17/385301/Suap-Patrice-dari-Istri-Gatot - Tempo, Sabtu, 17 Oktober 2015

Teka-teki bukti suap yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella terungkap. Menurut pengacara Rio, hadiah yang disebutkan KPK itu berupa uang sebesar Rp 200 juta dari Evy Susanti, istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 

Nawacita Belum Jadi Kontrak Bersama
http://print.kompas.com/baca/2015/10/18/Nawacita-Belum-Jadi-Kontrak-Bersama - Kompas, Minggu, 18 Oktober 2015

Selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, realisasi program Nawacita dinilai belum sesuai harapan. Hambatan mewujudkan cita-cita itu justru dari dalam pemerintahan yang belum menjadikan Nawacita sebagai kontrak sosial bersama.
 

"ICW Tagih Keterbukaan Informasi Kejagung"
http://print.kompas.com/baca/2015/10/17/ICW-Tagih-Keterbukaan-Informasi-Kejagung - Kompas,Sabtu, 17 Oktober 2015

Lembaga swadaya masyarakat yang aktif mendorong pemberantasan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), kembali mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka kembali mempertanyakan permintaan informasi publik terkait penanganan perkara korupsi yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 30 September. Hal serupa juga dilakukan ICW ke Mabes Polri.
 

Alasan Polri Tak Publikasi Kasus Korupsi Yang Ditangani
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/688853-alasan-polri-tak-publikasi-kasus-korupsi-yang-ditangani  Viva News, Senin, 19 Oktober 2015

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjelaskan alasan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tidak mempublikasikan kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Menurut Badrodin, Polri memang sengaja tidak mempublikasikan semua kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Hal tersebut untuk menjaga suasana agar kondusif.
 

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 19 Oktober 2015

Counter:
0

Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...