Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-13

POKOK BERITA:

 

Hentikan Rencana Revisi UU KPK

http://print.kompas.com/baca/2015/10/13/Hentikan-Rencana-Revisi-UU-KPK

Kompas, Selasa, 13 Oktober 2015

Saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain dapat menjadi bola liar yang akan melemahkan dan bahkan mematikan KPK, revisi itu juga akan melangkahi pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang berlangsung di DPR.

 

PEMBERANTASAN KORUPSI: Revisi UU KPK Mental”

http://www.solopos.com/2015/10/13/solopos-hari-ini-revisi-uu-kpk-mental-651385

Solo Pos, Selasa, 13 Oktober 2015

Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda pembahasan revisi Undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) setelah menuai penolakan publik. Draf revisi UU KPK dikembalikan ke pengusul yaitu Fraksi PDIP cs.

 

Istri Erry Terima Uang

http://print.kompas.com/baca/2015/10/13/Istri-Erry-Terima-Uang

Kompas, Selasa, 13 Oktober 2015

Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengakui, istrinya yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Evi Diana, ikut menerima uang yang diduga suap terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

"Jero Musnahkan Bukti Penyelewengan
Media Indonesia, Selasa, 13 Oktober 2015

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2004-2009 dan 2010-2011, Jero Wacik, disebut pernah memerintahkan staf tata usaha untuk memusnahkan kuitansi fiktif yang dibuat sebagai bukti penggunaan dana operasional menteri (DOM).

 

Suryadharma Minta Bawahannya Manipulasi Tanggal Penggunaan Uang DOM

http://nasional.kompas.com/read/2015/10/13/06480501/Suryadharma.Minta.Bawahannya.Manipulasi.Tanggal.Penggunaan.Uang.DOMMedia Indonesia, Selasa, 6 Oktober 2015

Staf Tata Usaha Kementerian Agama Rosandi mengatakan, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali pernah menggunakan uang dana operasional menteri (DOM) untuk menunjang kepentingan pribadi. Salah satunya ialah untuk pembuatan paspor cucunya.

 

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 13 Oktober 2015

Counter:
0

Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...