Buletin Anti-Korupsi: Update 2-9-2016

POKOK BERITA:

 

KPK Deteksi Imbal Balik Lain”

http://koran.tempo.co/konten/2016/09/02/404434/KPK-Deteksi-Imbal-Balik-Lain

Tempo, Jumat, 2 September 2016 

Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, diduga tidak hanya menerima imbal balik atas izin usaha pertambangan yang diterbitkan untuk PT Anugrah Harisma Barakah. Politikus Partai Amanat Nasional itu juga ditengarai menerima komisi atas pemberian rekomendasi untuk konsesi tambang perusahaan lain di kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Suap ke Sanusi dari PT APL”

http://print.kompas.com/baca/2016/09/02/Suap-ke-Sanusi-dari-PT-APL

Kompas, Jumat, 2 September 2016

Suap sebesar Rp 2 miliar kepada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, berasal dari PT Agung Podomoro Land. Suap tersebut diberikan kepada Sanusi untuk memengaruhi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

 

Menkum dan HAM Dinilai Salah Kaprah”

http://mediaindonesia.com/news/read/64776/menkum-dan-ham-dinilai-salah-kaprah/2016-09-02 - Media Indonesia, Jumat, 2 September 2016

Pengamat hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, menilai pemerintah memiliki dasar pemikiran yang salah terkait rencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Menurutnya, diskriminasi terhadap narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan praktik rasywah. Ia mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena telah salah kaprah.

 

"Keserakahan Tak Ada Batasnya, Gaji Anggota DPR Selangit Pun Tetap Korupsi"

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/10222211/.keserakahan.tak.ada.batasnya.gaji.anggota.dpr.selangit.pun.tetap.korupsi.- Kompas, Jumat, 2 September 2016

Pengamat politik dari Statesmanship and Political Campaign Pusat Kajian Kebijakan Independen (Para Syndicate), Toto Sugiarto, menilai, alasan permintaan kenaikan gaji bagi anggota DPRD guna menghindari praktik korupsi sangat berbahaya. Pasalnya, alasan tersebut dapat dimaknai bahwa korupsi adalah hal yang lumrah dilakukan oleh anggota DPRD.

 

“Dana Aspirasi Rentan Dikorupsi Lagi”

http://mediaindonesia.com/news/read/64774/dana-aspirasi-rentan-dikorupsi-lagi/2016-09-02 - Kompas, Jumat, 2 September 2016

DPR membuka ruang bagi kembalinya Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi di RAPBN 2017. Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut program semacam ini merusak sistem anggaran dan rentan korupsi. Contoh nyata ada pada kasus Damayanti Wisnu Putranti dari PDIP dan I Putu Susiaratna dari Partai Demokrat.

 
Informasi pada pukul 17.30 WIB
Counter:
3

Foto: news.detik.com
DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan dalam...
Foto: katadata.co.id
Syarat SP3 dalam KUHAP ada tiga, yakni tidak ada bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan...
Foto: beritasatu.com
Pemilihan Pimpinan KPK dan Ketua KPK oleh Komisi III DPR RI berakhir anti klimaks. Sebagaimana yang...
Foto: ksp.go.id
Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK...