Buletin Anti-Korupsi: Update 2-8-2016

POKOK BERITA:


“Buka Kasus Suap Jaksa”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/02/Buka-Kasus-Suap-Jaksa

Kompas, Selasa, 2 Agustus 2016

KPK didorong untuk terus bekerja dan membuka secara menyeluruh kasus suap PT Brantas Abhipraya yang diduga melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Tomo Sitepu.Kejaksaan Agung pun diminta tidak melindungi jaksa yang terbukti terlibat gratifikasi dalam penanganan suatu perkara.


“Suap Jadi Dana "Gotong Royong" Partai”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/02/Suap-Jadi-Dana-Gotong-Royong-Partai

Kompas, Selasa, 2 Agustus 2016

Uang suap dari pengusaha Abdul Khoir kepada mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, mengalir untuk membiayai kampanye dua pilkada, yakni di Kendal dan Semarang, Jawa Tengah. Uang itu diberikan sebagai dana gotong royong dari Jakarta untuk kepentingan partai.


“KPK Jangan Ragu Berkoordinasi dengan Kapolri”

Media Indonesia, Selasa, 2 Agustus 2016

Sejak rumah Nurhadi digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 April lalu terkait dengan dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution, keberadaan supir Nurhadi, Royani, bak hilang ditelan bumi. KPK diminta berkoordinasi dengan Kapolri baru dan perlu bagi Kapolri membantu KPK sesuai komitmennya.


Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
5

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...