Buletin Anti-Korupsi: Update 19-9-2016

POKOK BERITA:

 

Irman Gusman Terima Suap Rp100 Juta terkait Proyek Gula Impor”

http://mediaindonesia.com/news/read/67433/irman-gusman-terima-suap-rp100-juta-terkait-proyek-gula-impor/2016-09-17 - Media Indonesia, Sabtu, 17 September 2016

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menerima uang suap Rp100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto. Uang diberikan terkait pengurusan kuota gula impor.

 

Biaya Perjalanan Dinas DPRD Bekasi Naik Tiga Kali Lipat”

http://koran.tempo.co/konten/2016/09/19/405188/Biaya-Perjalanan-Dinas-DPRD-Bekasi-Naik-Tiga-Kali-Lipat - Tempo, Senin, 19 September 2016

Penundaan pemberian dana alokasi umum oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp178 miliar berdampak pemangkasan anggaran perjalanan dinas untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah. Namun pemangkasan perjalanan dinas tidak berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Dana perjalanan dinas anggota DPRD naik tiga kali lipat dari sekitar Rp300 ribu per hari menjadi sekitar Rp1 juta.

 

KPK Telusuri Penerbitan Izin Tambang di Sultra”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/09/17/KPK-Telusuri-Penerbitan-Izin-Tambang-di-Sultra - Kompas, Sabtu, 17 September 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menelusuri prosedur penerbitan izin usaha pertambangan nikel kepada PT Anugrah Harisma Barakah yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Penelusuran ini dilakukan para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan moratorium penerbitan IUP baru pada 2009.

 

Parpol Langgengkan Dinasti Politik”

http://mediaindonesia.com/news/read/67556/parpol-langgengkan-dinasti-politik/2016-09-19 - Media Indonesia, Sabtu, 19 September 2016

Kendati hak politik keluarga petahana dilin­dungi perundangan, mestinya tetap ada pertimbangan etika dari partai politik dalam mengusung calon pemimpin dae­rah di Pilkada 2017. Pola dinasti politik macam itu rentan korupsi dan merusak kaderisasi partai. Partai Golkar diduga jadi yang paling kuat memelihara sistem ini.

 

DPR Tagih Draf RUU Perampasan Aset”

http://mediaindonesia.com/news/read/67477/dpr-tagih-draf-ruu-perampasan-aset/2016-09-18 - Media Indonesia, Minggu, 18 September 2016

Komisi III DPR meminta pemerintah segera menyerahkan draf RUU Perampasan Aset agar bisa masuk Prolegnas Prioritas 2017 dan dibahas di komisi. Anggota Komisi III Muhammad Syafii mendesak draf itu segera diserahkan karena PPATK yang menginisiasi RUU tersebut telah menyerahkannya kepada Kementerian Hukum dan HAM pada 2014.

 
Informasi pada pukul 17.30 WIB
Counter:
4

Foto: news.detik.com
DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan dalam...
Foto: katadata.co.id
Syarat SP3 dalam KUHAP ada tiga, yakni tidak ada bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan...
Foto: beritasatu.com
Pemilihan Pimpinan KPK dan Ketua KPK oleh Komisi III DPR RI berakhir anti klimaks. Sebagaimana yang...
Foto: ksp.go.id
Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK...