Buletin Anti-Korupsi: Update 19-5-2016

POKOK BERITA:

 

“Penegak Hukum Penerima Suap Diduga Lebih Banyak”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/19/399235/Penegak-Hukum-Penerima-Suap-Diduga-Lebih-Banyak - Tempo, Kamis, 19Mei 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami sumber gratifikasi yang diterima Bupati Subang, Ojang Sohandi. Bukan hanya itu, pelaksana harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan ada indikasi gratifikasi tersebut juga mengalir ke berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum.

 

“Bupati Subang Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/19/399239/Bupati-Subang-Ajukan-Diri-Jadi-Justice-Collaborator - Tempo, Kamis, 19 Mei 2016

Bupati Subang Ojang Suhendi mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam perkara yang membelit dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus suap Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang itu akan membeberkan bahwa dirinya pernah dimintai uang Rp 1,4 miliar saat penyidikan kasus korupsi BPJS Subang di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

 

“BPK Diminta Lakukan Investigasi Diskresi Ahok”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/19/399293/BPK-Diminta-Lakukan-Investigasi-Diskresi-Ahok - Tempo, Kamis, 19 Mei 2016

Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan kebijakan diskresi yang diambil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa dibawa ke ranah hukum bila ditemukan bukti adanya niat jahat. Ahok-sapaan Basuki-mengambil langkah diskresi dalam proyek pengurangan kontribusi tambahan terkait reklamasi Teluk Jakarta.

 

“Korupsi Pendidikan Tertinggi di Daerah”

Media Indonesia, Kamis, 19 Mei 2016

Maraknya korupsi dana pendidikan selama 2006-2015 sebagaimana diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak diingkari oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk memperkecil penyelewengan dana pendidikan, sejak awal tahun ini Kemendikbud menerapkan sistem e-purchasing dan prinsip cashless dalam pembelanjaan bantuan operasional sekolah (BOS) serta dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Implementasinya belum berjalan di seluruh daerah.

Counter:
5

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...
Foto: bali.tribunnews.com

Foto: bali.tribunnews.com

Kesan utama yang muncul dari pembentukan Kabinet Indonesia Maju adalah presiden masih saja lebih...
Foto: beritagar.id

Foto: beritagar.id

8 Agustus 2019, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait...
Foto: tempo.co

Foto: tempo.co

Pemberantasan korupsi kian terancam. Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah...