Buletin Anti-Korupsi: Update 18-7-2016

POKOK BERITA:

 

“Pembelian Lahan Cengkareng oleh DKI Terindikasi Korupsi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/07/16/401945/Pembelian-Lahan-Cengkareng-oleh-DKI-Terindikasi-Korupsi - Tempo, Sabtu,16 Juli 2016

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menemukan indikasi korupsi dalam pembelian lahan di Cengkareng seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta tahun lalu. Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal mengatakan penyelidikannya menghimpun keterangan 10 saksi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

 

“Masuk Panama Papers, Pengusaha Bersiap Ikut Tax Amnesty”

http://koran.tempo.co/konten/2016/07/15/401892/Masuk-Panama-Papers-Pengusaha-Bersiap-Ikut-Tax-Amnesty TempoJumat,15 Juli 2016

Sejumlah pengusaha yang namanya masuk dalam dokumen Panama Papers menyatakan akan ikut program tax amnesty. Pengusaha sekaligus politikus Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan akan melaporkan aset yang dia miliki di dalam dan di luar negeri.

 

“KPK Didorong Serius Kejar Saksi Terkait Nurhadi”

http://print.kompas.com/baca/2016/07/18/KPK-Didorong-Serius-Kejar-Saksi-Terkait-Nurhadi - Kompas, Senin18 Juli 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi didorong untuk serius mengejar saksi-saksi penting yang bisa membantu menelusuri dugaan keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara. Penuntasan dugaan keterlibatan petinggi Mahkamah Agung itu akan berdampak besar bagi peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

 

“Benahi Sistem Pembahasan Anggaran di DPR”

http://print.kompas.com/baca/2016/07/14/Benahi-Sistem-Pembahasan-Anggaran-di-DPR

KompasKamis14 Juli 2016

Terungkapnya kasus korupsi oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendorong lembaga itu untuk mengubah sistem pembahasan anggaran. Perbaikan mekanisme pembahasan anggaran diperlukan untuk menutup celah korupsi anggota legislatif.

 

“KPK Cari Bukti Lain Jerat Ketua Komisi V DPR"

Media IndonesiaSabtu16 Juli 2016

KPK terus menelusuri bukti-bukti lain untuk menjerat Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Maluku yang melibatkan empat mantan anggota Komisi V, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto.

 

Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
3

Foto: news.detik.com
DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan dalam...
Foto: katadata.co.id
Syarat SP3 dalam KUHAP ada tiga, yakni tidak ada bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan...
Foto: beritasatu.com
Pemilihan Pimpinan KPK dan Ketua KPK oleh Komisi III DPR RI berakhir anti klimaks. Sebagaimana yang...
Foto: ksp.go.id
Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK...