Buletin Anti-Korupsi: Update 17-6-2016

POKOK BERITA:


“Sumber dana Teman Ahok Ditelusuri”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/17/400838/Sumber-dana-Teman-Ahok-Ditelusuri

Tempo, Jumat, 17 Juni 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri sumber dana Teman Ahok sebesar Rp 30 miliar. Politikus PDI Perjuangan, Junimart Girsang, menyebutkan uang tersebut berasal dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta yang diberikan melalui Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


“Vonis Hakim Dinegosiasi”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/17/Vonis-Hakim-Dinegosiasi

Kompas, Jumat, 17 Juni 2016

Operasi tangkap tangan terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi menunjukkan bahwa vonis pengadilan di Indonesia diduga bisa dikompromikan dengan kompensasi uang. Vonis hakim diduga dapat dinegosiasikan dengan sejumlah uang tertentu.


“KPK dan BPK Berembuk soal Sumber Waras”

Media Indonesia, Jumat, 17 Juni 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi mengenai kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. KPK ingin memaparkan secara terperinci terkait dengan keputusan sementara komisi antirasywah yang menyatakan kasus tersebut tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.


“Tersangka Suap Gubernur Gatot Bertambah”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/17/400828/Tersangka-Suap-Gubernur-Gatot-Bertambah - Tempo, Jumat, 17 Juni 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat. Sehari setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah dan mantan Ketua DPRD Saleh Bangun dalam perkara suap penyusunan dan laporan pertanggungjawaban anggaran daerah, KPK menetapkan tujuh tersangka baru yang juga anggota parlemen daerah.


Informasi pada pukul 17.30 WIB

Counter:
0

Foto: kompas.com

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini...
Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

ICW mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan. Audit...
Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...