Buletin Anti-Korupsi: Update 17-3-2016

Aset Nazaruddin Diatasnamakan Istri

http://print.kompas.com/baca/2016/03/17/Aset-Nazaruddin-Diatasnamakan-Istri

Kompas, Kamis, 17 Maret 2016

Dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin antara lain dilakukan dengan menyamarkan aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi dengan mengatasnamakan ke istri ataupun adiknya. Total uang dan aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi yang kemudian disamarkan penguasaannya oleh Nazaruddin mencapai Rp 700 miliar.

 

Legislator Belum Transparan

http://print.kompas.com/baca/2016/03/17/Legislator-Belum-Transparan

Kompas, Kamis, 17 Maret 2016

Anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum memiliki kultur transparansi yang memadai dalam melaporkan harta kekayaan. Minimnya budaya transparan ini antara lain terlihat dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data KPK per 8 Maret 2016 menunjukkan anggota legislatif secara akumulatif paling banyak yang belum menyerahkan LHKPN dibandingkan dengan anggota lembaga eksekutif, yudikatif, dan pejabat BUMN/BUMD.

 

KPK Kejar Otak Suap Damayanti
http://koran.tempo.co/konten/2016/03/17/395708/KPK-Kejar-Otak-Suap-Damayanti

Tempo, Kamis, 17 Maret 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengejar pelaku utama dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016 di Maluku. KPK memeriksa politikus PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, sebagai kelanjutan pengungkapan peran utama.

Counter:
0

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...