Buletin Anti-Korupsi: Update 15-8-2016

POKOK BERITA:

 

Kajati DKI dan Aspidsus dalam Pusaran Suap”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/13/Kajati-DKI-dan-Aspidsus-dalam-Pusaran-Suap

Kompas, Sabtu, 13 Agustus 2016

Pernyataan Marudut, perantara suap dalam kasus PT Brantas Abhipraya semestinya menjadi jalan KPK membantu Kejaksaan Agung membersihkan jaksa yang mencoba bermain penanganan perkara. Nama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Sudung Situmorang, dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu, kembali disebut sebagai orang yang akan menerima uang sebesar Rp 2 miliar.

 

“Golkar Khawatir Kasus Suap”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/13/Golkar-Khawatir-Kasus-Suap

Kompas, Sabtu, 13 Agustus 2016

Elite Partai Golkar khawatir dugaan suap dalam sengketa kepengurusan Golkar yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengganggu rekonsiliasi yang sudah terjadi di partai itu. Namun, jika tak diusut sampai tuntas, kasus itu justru akan merugikan Golkar.

 

“KPK Tolak Revisi Aturan Remisi”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/15/KPK-Tolak-Revisi-Aturan-Remisi

Kompas, Senin, 15 Agustus 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat penolakan terhadap rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya terkait remisi. Revisi itu dikhawatirkan mengurangi efek penjeraan koruptor.

 

“KPK Bidik 3 Pengusaha”

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/15/403495/KPK-Bidik-3-Pengusaha

Tempo, Senin, 15 Agustus 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi membidik aktor lain pemberi suap politikus Partai Demokrat I Putu Sudiartana. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan penyidik sedang mendalami peran mereka yang saweran dengan pengusaha asal Padang, Yogan Askan, untuk mengamankan proyek jalan di Sumatera Barat.

 

Informasi pada pukul 17.30 WIB

 

Counter:
0

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...