Buletin Anti-Korupsi: Update 1-6-2016

POKOK BERITA:

 

“Ahok Teruskan Reklamasi Pulau Podomoro”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/01/399960/Ahok-Teruskan-Reklamasi-Pulau-Podomoro - Tempo, Rabu1 Juni 2016

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta atas izin reklamasi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk Pulau G. Pulau ini dibuat PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Group. Akan tetapi, Gubernur Basuki memastikan reklamasi Pulau G akan terus berjalan.

 

“MA Berhentikan Hakim Tipikor”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/01/MA-Berhentikan-Hakim-Tipikor

Kompas, Rabu, 1 Juni 2016

Mahkamah Agung memberhentikan sementara dua hakim dan satu panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Hal tersebut terkait kasus suap senilai Rp 650 juta. Dua hakim tersebut adalah Janner Purba dan Toton serta panitera bernama Badaruddin Amsori Bachsin.

 

"Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Bambang Widjojanto

http://print.kompas.com/baca/2016/06/01/Mahkamah-Konstitusi-Tolak-Permohonan-Bambang-Widjo Kompas, Rabu, 1 Juni2016

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, yang menyoal ketentuan pemberhentian sementara bagi pimpinan lembaga anti rasuah tersebut ketika ditetapkan sebagai tersangka. MK menyatakan, ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Huruf c dan (2) UU KPK tidak bertentangan dengan konstitusi.

 

“Vonis Bebas Dihargai Rp1 M”

Media Indonesia, Rabu, 1 Juni 2016

Dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), M Yunus Bengkulu, tahun anggaran 2011, Edi Santoni dan Syafri Syafii, menyanggupi dana Rp1 miliar untuk diberikan kepada dua hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba dan Toton. Dana tersebut merupakan imbalan bagi ke dua hakim yang menjanjikan vonis bebas bagi Edi dan Syafri. 

 

Informasi pada pukul 17.30

Counter:
1

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...