42 Anggota DPRD Banjarnegara ”piknik” ke LN

Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Banjarnegara melakukan ”piknik” bersama yang dikemas dengan acara kunjungan kerja (Kunker) ke Batam dan luar negeri (LN) yakni Malaysia dan Singapura selama lima hari mulai 25 Mei sampai 30 Mei.

Sumber Espos di Banjarnegara memaparkan sekitar pukul 06.00, Selasa ( 25/5) kemarin, rombongan yang didampinggi delapan pejabat eksekutif dan puluhan petugas dari sekretariat Dewan meninggalkan halaman Kantor DPRD. Selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat terbang langsung menuju Batam.

Biaya untuk Kunja tersebut menghabiskan Rp 500 juta. Sebuah di lingkungan DPRD Banjarnegara yang keberatan disebut namanya mengungkapkan, uang saku setiap anggota DPRD berkisar antara Rp 2 juta-Rp 5 juta. Hal itu tergantung dari kedudukannya di DPRD. Untuk anggota biasa Rp 2 juta, ketua fraksi Rp 3 juta, Wakil Ketua DPRD Rp 4 juta, dan Ketua DPRD Rp 5 juta. Dari 45 anggota DPRD, hanya tiga orang yang tidak ikut yakni Suparno (Wakil Ketua DPRD) karena sakit. Sedang dua anggota DPRD yang lain, Sutopo (Golkar) dan Amin Maksum (PAN). Belum diketahui alasan mengapa keduanya tidak berangkat.

Pada Selasa pagi, puluhan orang dari berbagai LSM berencana akan melakukan aksi menentang kepergian anggota Dewan yang dianggap sebagai pemborosan. Mereka kemudian menggelar acara ruwatan di halaman gedung DPRD. Caranya dengan menaburkan bunga dan memanjatkan doa kepada Allah SWT agar para anggota Dewan dijauhkan dari perilaku buruk, serakah dan sebagainya. - ano

Sumber: Solo Pos, 26 Mei 2004

Counter:
0

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...