Memperkuat Kemauan Politik Negara

Pemberantasan korupsi yang efektif hanya dapat terjadi ketika aktor negara memiliki kemauan politik yang besar untuk melakukannya. ICW mendorong aktor-aktor negara yang memiliki komitmen anti korupsi untuk melakukan kerja bersama melalui berbagai macam strategi dan skenario. Hal ini merupakan perspektif yang dikembangkan ICW untuk mempercepat hasil kerja pemberantasan korupsi.

MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 

Dalam mengembangkan instrumen opentender.net, ICW mendapatkan dukungan penuh dari LKPP. Dukungan ini berupa penyediaan data seluruh lelang elektronik yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Akses terhadap data – data tersebut telah berlangsung sejak 2013 pada saat ICW mengadakan MoU dengan LKPP untuk pertama kalinya. MoU ini kemudian diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Pada 22 Mei 2017, ICW kembali melakukan perpanjangan MoU dengan LKPP yang berlaku hingga 2019 mendatang. Perpanjangan ini merupakan bentuk komitmen LKPP untuk menyediakan data lelang elektronik yang akan diolah dalam opentender.net. Selain itu, LKPP juga berharap, semakin terbukanya data pengadaan maka akan semakin banyak partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga potensi kecurangan akan berkurang dan anggaran pemerintah menjadi lebih efisien.

Dalam perpanjangan MoU ini, kerjasama antara ICW dan LKPP diperluas. Jika sebelumnya lebih banyak dalam hal pertukaran data lelang elektronik, maka saat ini kerjasama juga dilakukan dalam hal membangun mekanisme complaintdan feedback systemserta mengkampanyekannya kepada masyarakat.

Counter:
0

Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...
Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.