Membandingkan RKUHP dengan UU TIPIKOR

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini menuai polemik akibat dimasukkannya delik korupsi dalam RKUHP yang disinyalir akan melemahkan kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan atas pasal-pasal yang terdapat dalam draft RKUHP yang ICW terima per tanggal per 9 April 2018 dan membandingkannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) saat ini berlaku. 

(silahkan unduh data pada lampiran)

Counter:
898

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...